Suara.com - Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang digelar di Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah mengesahkan Haedar Nashir menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk periode 2022-2027. Adapun posisi Sekjen PP Muhammadiyah dijabat Abdul Mu'ti.
Proses penetapan tersebut dilaksanakan pukul 15.30 WIB di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS. Dalam penentuan posisi ketua umum, penyelenggaran melakukan proses pemilihan dan penghitungan dilakukan memakai sistem e-voting.
"Secara ringkas kami sampaikan bahwa rapat memutuskan ketua umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah bapak Prof Dr Haedar Nashir M.Si. Rapat juga memutuskan Sekretaris Umum adalah Bapak Prof Dr Abdul Mu'ti M.Si," kata panitia pemilihan Ahmad Dahlan Rais saat memimpin rapat seperti dikutip SuaraSurakarta.id pada Minggu (20/11/2022).
Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan telah bersidang santai dan juga serius dari hati-hati mengenai masa depan Muhammadiyah.
"Kami yang 13 ini mengembang amanat secara kolektif kolegial dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah," katanya.
Bahkan, ia mengemukakan, sebagai ketua umum, posisinya tidak jauh dari pengurus lainnya. Lantaran prinsip kepemimpinan kolektif kolegial dan persyarikatan.
"Saya sebagai ketum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seiinci ditinggikan tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif kolegial dan sistem Persyarikatan," paparnya.
Menurutnya, dalam mengembang amanat ini dan bertugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam Risalah Islam berkemajuan yang telah ditetapkan untuk mendialogkan kepada berbagai kalangan di dalam dan luar negeri.
Ini agar menjadi alam pikiran yang semakin luas dan terintegrasi dengan baik di Persyarikatan.
Baca Juga: Profil Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang Baru
"Islam yang membawa damai, Islam yang menyatukan, Islam yang membangun optimisme. Tetapi juga Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat bangsa negara dan kemanusiaan global," paparnya.
Ia juga mengatakan, PP Muhammadiyah memiliki mandat untuk terus mendiskusikan mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Nantinya ini untuk menjadi masukan penting di berbagai bidang.
"Jadi kepemimpinan kami harus mampu memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang istilah muktamar ini akan diikuti oleh seluruh musyawarah baik ranting, cabang, daerah, wilayah," jelasnya.
