KemenKop dan UKM Bermitra dengan BUMN dan Usaha Besar Siapkan UKM Tembus Rantai Pasok Global

Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Besar dalam upaya mendorong kemajuan UKM sehingga ke depan diharapkan UKM dapat menembus rantai pasok global.

Deputi Bidang UKM KemenKop dan UKM, Hanung Harimba Rachman dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (22/11/2022) mengatakan, Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UKM guna meningkatkan partisipasi UKM dalam rantai produksi BUMN dan Usaha Besar.

Hal ini sebagaimana yang diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang memberikan kesempatan untuk memperluas pasar melalui keterlibatan dalam sistem rantai pasok dengan perusahaan BUMN dan Usaha Besar.

“Melalui jaringan kemitraan antara BUMN dan Usaha Besar dengan UKM ini yang akan diselenggarakan di Exhibition Hall SMESCO pada 24 November 2022 diharapkan mampu mempercepat transformasi UKM masuk dalam rantai pasok global, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, jaminan kuantitas dan kontinyuitas, memberikan sosial benefit yang cukup tinggi serta meningkatkan ketahanan perekonomian nasional,” ucap Hanung.

Di sisi lain, kata Hanung, UKM juga mendapatkan beberapa manfaat. Mulai dari pendampingan dalam peningkatan keterampilan dan kapasitas, dukungan akses promosi dan perluasan pasar, penumbuhan jejaring kemitraan UKM, hingga jaminan standar dan kualitas.

Ia pun merinci, beberapa program kemitraan Kementerian Koperasi dan UKM dalam membangun ekosistem rantai pasok. Yaitu, pertama, KemenKop dan UKM melakukan pengembangan rantai pasok perikanan tangkap Indonesia, bekerja sama dengan SPDN Pertamina, Perindo, Himbara, dan usaha besar lainnya sebagai offtaker.

Kedua, pengembangan kemitraan pemasaran produk UMKM dengan Kimia Farma, saat ini 40 UKM terfasilitasi bermitra dengan Kimia Farma dengan produk di bidang kesehatan khususnya herbal dan spa.

Ketiga, pengembangan rumah produksi bersama untuk memperkuat hilirisasi dalam ekosistem rantai pasok UMKM yang direncanakan pada akhir tahun 2024 dapat terbangun di 18 lokasi.

Selain itu sejak 2021 kata Hanung, KemenKop dan UKM bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian BUMN berkomitmen menjalin kerja sama yang dituangkan melalui Nota Kesepahaman yang bertujuan untuk menghubungkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Industri Kecil, Menengah (IKM) untuk terhubung ke dalam rantai pasok global (global value chain) sehingga mendorong peningkatan ekspor dan penguatan substitusi impor.

Sebagai tahap awal implementasi kerja sama ini, telah terjamin kemitraan antara koperasi, UMKM dan IKM dengan enam BUMN yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, dan RNI (Persero).

“Hasil sinergi ini sebanyak 216.590 UKM telah bermitra dengan 6 BUMN dengan nilai transaksi lebih dari Rp2,5 triliun dan nilai transaksi KUMKM/IKM yang telah masuk dalam Pasar Digital (PaDi) sebesar Rp22,6 triliun,” kata Hanung.

Saat ini program diperluas menjadi 17 BUMN dan banyak usaha besar yaitu PT Inka, Perum Bulog, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT. Berdikari, PT. Garam, PT. Perikanan Indonesia, PT. Bio Farma, PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Pindad, PT. Pupuk Indonesia, dan PT. Sang Hyang Seri.

Melalui Forum Kemitraan UKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang akan diselenggarakan nanti, Hanung berharap, mampu menjaring 500 pelaku UKM yang potensial dan sudah terkurasi untuk bermitra dengan perusahaan BUMN dan Usaha Besar, yang juga didukung oleh Lembaga Keuangan dan menjadi bagian kebangkitan ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini tercatat, jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta unit dan mampu berkontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, kontribusi ekspor UMKM sebesar 15,65 persen, menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun 60,4 persen dari total investasi.

“Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja,” ujarnya.