REGIONAL:
Suara.com - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta aparat keamanan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat di Desa Gurilla, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Konflik antara masyarakat dengan PTPN III di Desa Gurila terjadi karena dipicu sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU).
"PGI meminta aparat keamanan menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat," kata Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow seperti dikutip Suara.com dari laman pgi.or.id pada Senin (28/11/2022).
Mereka mengecam upaya penguasaan lahan dengan menggunakan kekerasan. Menurut mereka hal tersebut sebagai cara yang berlebihan.
"Menggunakan cara kekerasan adalah tindakan yang berlebihan, tidak perlu dan sudah waktunya dihentikan," kata Jeirry.
PGI lantas mempertanyakan dialog damai yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan penerima Hak Guna Usaha PTPN III di Desa Gurila.
"Dari data yang kami terima dari lapangan, PGI mensinyalir terjadinya kerancuan koordinasi antar instansi, yakni PTPN III dengan BPN terkait peta batas tanah," ungkap Jeirry.
Hal itu menurut mereka menunjukkan koordinasi antar instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah yang buruk.
"Ada kecenderungan melakukan klaim kepemilikan dan pemberian HGU secara gampang tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Begitu juga, ini sebuah kebijakan yang tidak cermat dan cenderung pragmatis untuk kepentingan pragmatis pula," tegas Jeirry.
Jeirry menambahkan, situasi diperparah dengan upaya perebutan dengan paksa dan kekerasan yang dilakukan aparat, atas lahan masyarakat yang sudah dikuasai dan dihuni selama puluhan tahun.
"Ini adalah suatu kondisi, sikap dan tindakan yang sangat buruk dan mengerikan dalam negara demokrasi Pancasila," tegasnya.
Karenanya, selain meminta aparat menghentikan segala bentuk kekerasan, PGI menyampaikan protesnya.
"PGI menyampaikan protes keras dan meminta pemerintah lebih bijaksana dalam mencari solusi damai yang elegan dengan masyarakat Desa Gurilla," kata Jeirry.
"PGI meminta pemerintah lebih menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah tersebut dalam mencari solusi terhadap persoalan dimaksud," ujarnya menambahkan.
TERPOPULER