REGIONAL:
Ramai menjadi perbincangan acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar pada hari Sabtu (26/11/2022) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Diketahui, acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menuai sorotan dari beberapa pihak.
Acara Gerakan Nusantara Bersatu ini diikuti oleh sekitar 150.000 relawan Jokowi se-Indonesia. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah keberhasilan program Pemerintah dan sempat menyinggung terkait dengan kriteria pemimpin yang dapat dipilih dalam Pemilu pada 2024 mendatang.
Diketahui, dalam acara tersebut juga mendeklarasikan “2024 Manut Jokowi”. Hal tersebut ternyata menuai beragam pro dan kontra dari beberapa pihak.
Acara Gerakan Nusantara Bersatu Dikritik PDI-P
Melansir dari berbagai sumber, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya kegiatan tersebut.
Hasto bahkan menganggap bahwa Gerakan Nusantara Bersatu oleh para relawan tersebut justru malah menurunkan citra Presiden Jokowi yang diketahui sebelumnya telah sukses menggelar KTT G20.
Ia juga menyebut bahwa terdapat banyak orang yang ada di sekitar Presiden Jokowi yang kurang memahami bahwa elite relawan tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan.
Padahal diketahui kedekatan mereka sepatutnya hanya menyangkut kepentingan atau urusan bangsa dan juga negara.
Sarat Intervensi Kekuasaan
Diketahui, tidak ada aturan yang melarang untuk seorang presiden memberikan dukungannya terhadap salah satu tokoh. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur secara jelas bagaimana seorang presiden boleh turut aktif melaksanakan kegiatan kampanye, termasuk dalam kontestasi Pilpres.
Namun, Ahmad Khoirul Umam juga memiliki pandangan bahwa pengumpulan massa relawan tersebut kurang etis.
Hal tersebut beralasan ketidaknetralan Presiden Jokowi memiliki peluang untuk membuat pemilu mendatang menjadi kurang berimbang dan sarat intervensi kekuasaan.
Umam juga menjelaskan bahwa dukungan Presiden bukanlah jaminan untuk meniadakan politisasi instrumen lembaga-lembaga negara sebagai alat pemenangan kelompok yang didukungnya tersebut.
Pada level ini, Umam menyebut bahwa kompetisi yang akan terjadi menjadi tidak fair dan nilai-nilai demokrasi kembali direndahkan.
Lebih lanjut, Umam menyebut bahwa sudah seharusnya Presiden Jokowi meniru sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diketahui netral dan berdiri di atas semua pihak yang tengah berkompetisi untuk maju dalam pemilu.
Langgar Pesan Ketum PDI-P
Sebelumnya, Umam juga diketahui turut memaklumkan apabila PDI-P melawan manuver relawan Presiden Jokowi dalam Gerakan Nusantara Bersatu tersebut.
Hal tersebut dikarenakan acara tersebut bisa dimaknai sebagai framing narasi pentingnya mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.
Umam juga menjelaskan bahwa manuver yang dijalankan oleh jaringan non-partai tersebut merupakan upaya cipta kondisi yang diharapkan mampu menciptakan gelombang dukungan dari rakyat.
Pada situasi tertentu, hal tersebut tentu saja akan berpengaruh atau bahkan mendikte keputusan dari partai politik yang pada hakikatnya mempunyai hak konstitusional sebagai pengusung capres.
Umam menyebut, hal ini seolah menantang pesan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI-P yang diselenggarakan pada bulan Juni lalu.
Dimana dalam Rakernas tersebut, Megawati telah memperingatkan dan melarang secara keras kepada kadernya untuk bermanuver terkait pencapresan 2024.
Oleh karenanya, pesan pemimpin “berambut putih” yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Gerakan Indonesia Bersatu ini dianggap menjadi langkah offside dan menantang pesan dari Ketum PDI-P.
Umam juga menganggap bahwa Presiden Jokowi seolah-olah ingin menunjukkan dirinya memiliki pengaruh dan kekuatan jaringan yang tidak kalah tinggi dan kuat dibandingkan PDI-P.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
TERPOPULER
