Keputusan Jokowi Calonkan Yudo Margono Menjadi Panglima TNI Dapat Apresiasi

Siswanto | Fakhri Fuadi Muflih
Keputusan Jokowi Calonkan Yudo Margono Menjadi Panglima TNI Dapat Apresiasi
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) berbincang dengan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas mengenai penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

"Ini sangat tepat karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan," ujar Hekeng.

Suara.com - Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center Marcellus Hakeng Jayawibawa mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi panglima TNI. Ia menyebut langkah ini juga bisa membantu mewujudkan janji Jokowi.

"Ini sangat tepat karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan," ujar Hekeng dalam pernyataan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Hakeng menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi panglima TNI jika merujuk pada UU TNI yang menyebutkan bahwa panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

"Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran panglima TNI berasal dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," kata Hakeng.

Baca Juga: KSAD Dudung Absen Rapat Bersama DPR soal Papua, Wakil Ketua Komisi I: Tak Perlu Dipolitisir Berlebihan

Dia menyebut menjadikan Yudo sebagai panglima TNI bisa membantu Jokowi mewujudkan Indonesia sebagai pusat maritim dunia seperti janji politiknya dengan menjaga kedaulatannya. Karena itu, dia mengaku tak kaget nama Yudo yang muncul sebagai panglima.

"Jadi penunjukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan disamping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," kata Hakeng.

Selain itu, Hakeng juga menyebut saat ini yang juga patut dikaji adalah terjadinya peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik.

"Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis kapal-kapal dari seluruh Dunia. Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis," tuturnya.

Persoalan lain yang juga muncul menurut pendiri dari Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia ini adalah persoalan pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.

Baca Juga: Panglima TNI Siap Sampaikan Pesan Komisi I DPR ke KSAD Dudung untuk Perbaiki Komunikasi

"Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu pula kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat," kata dia.