REGIONAL:
Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
"Ini juga harus dihitutung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
Apalagi, menurut Bamsoet, pemerintah telah kehilangan kesempatan bergerak saat Indonesia dua tahun dilanda pandemi Covid-19.
"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?" kata Bamsoet.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" sambung Bamsoet.
Bamsoet melihat masyarakat tidak terlalu terkejut atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Apalagi jika mengacu kepada penanganan pandemi yang dinilai sukses ditangani Jokowi. Termasuk pelaksanaan G20 hingga kebijakan ekonomi, penangannan bencana dan lain yang sudah dilakukan Jokowi.
"Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tutur Bamsoet.
Sebelumnya, lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya soal tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Hasilnya, publik yang merasa puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Maruf capai 73,2 persen, dan trennya alami kenaikan di akhir tahun.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan, dalam survei ini pihaknya menanyakan kepada responden dengan pertanyaan bagaimana penilaian terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf saat ini.
"Tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan yaitu gabungan presiden Jokowi dan wapres Maruf Amin, sebesar 73,2 persen," kata Hanta dalam paparannya, Kamis (8/12/2022).
Sementara yang menyatakan tidak puas angkanya hanya 19 persen, dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 7,8 persen.
Hanta mengatakan, secara tren menjelang akhir tahun ini ada kenaikan terhadap tingkat kepuasan pemerintah Jokowi-Maruf.
"Memang ada kenaikan. Dan ini ada fluktuasi, sempat di 67,4 di versi Poltracking, kemudian pernah turun di 59,6 persen kemudian naik jadi 66,2 persen dan sekarang di angka 73,2 persen," ungkapnya.
"Jadi dari grafik tren ini terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan presiden Jokowi Maruf amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," sambungnya.
TERPOPULER
