REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menilai pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil tidak pantas diucapkan, mengingat posisinya sebagai seorang pejabat negara.
Masinton menanggapi pernyataan Muhammad Adil yang menyebutkan akan pindah ke Malaysia karena kekecewaannya pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas Rp10 triliun yang diambil pemerintah pusat.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Masinton menilai bahwa M Adil sudah seharusnya menghormati tatanan dasar bernegara. Terlebih, Adil menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Meranti.
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Bupati Meranti itu mengandung ancaman yang berpotensi melanggar sumpah janji jabatan.
Masinton menilai, Muhammad Adil mesti menghormati tatanan dasar bernegara, mengingat posisinya sebagai Bupati di Kabupaten Meranti. Dia menilai, pernyataan Bupati Meranti tersebut mengandung ancaman yang berpotensi melanggar sumpah janji jabatan.
"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara," kata Masinton di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Lebih lanjut, Masinton menyatakan bahwa pejabat negara tidak boleh mengeluarkan kalimat dengan unsur ancaman untuk bergabung dengan negara lain.
"Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat, apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain. Itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," lanjutnya.
Lanjut Masinton, seharusnya Muhammad Adil bisa menyerap aspirasi masyarakat tanpa berupaua untuk merusak tatanan dasar bernegara dengan mengeluarkan ancaman akan bergabung dengan negara lain.
"Sekencang apapun perjuangkanlah itu aspirasi daerah, tapi jangan merusak tatanan dasar bernegara kita atau sistem negara kita, yaitu NKRI," tegasnya.
Masinton juga menyebut, Muhammad Adil bisa kembali menghitung ulang pengalokasian DBH. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah sudah sangat objektif dalam hal DBH migas di Meranti.
TERPOPULER