'Jangan Buat Was-was Pemilu' Ini 6 Peringatan Jokowi ke Bawaslu, Bagaimana dengan Endorse Capres?

Farah Nabilla

Senin, 19 Desember 2022 | 15:44 WIB
'Jangan Buat Was-was Pemilu' Ini 6 Peringatan Jokowi ke Bawaslu, Bagaimana dengan Endorse Capres?
Presiden Jokowi membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 jajaran pengawas pemilu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, (17/12/2022). [Tangkapan layar YouTube Pemilu]

Suara.com - Presiden Jokowi memberikan wejangan dan wanti-wanti kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam acara Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Jokowi meminta sejumlah hal kepada Bawaslu.

Tak hanya membuka acara secara resmi, Presiden Jokowi pun juga menyampaikan beberapa pesan untuk para panitia Bawaslu dan lembaga terkait dengan pemilu. Lalu, apa saja pesan Jokowi? Simak inilah selengkapnya.

1. Minta bawaslu jangan buat was- was pemilu

Sebagai komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, Jokowi pun meminta para anggota Bawaslu dapat bekerja secara kooperatif dan tidak membuat masyarakat "was-was" terhadap pemilu ini. Ia pun membagikan pengalamannya saat dipanggil oleh Bawaslu beberapa tahun yang lalu saat dirinya masih mencalonkan diri sebagai calon gubenur DKI Jakarta dan merasa grogi karena takut dengan staf Bawaslu. 

"Bapak itu (Bawaslu) ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita," ungkap Jokowi.

2. Singgung soal hoax di media sosial

Tak hanya menyinggung soal kinerja Bawaslu, Jokowi juga ikut menyinggung soal adanya polisi siber yang akan mengawasi gerak gerik masyarakat selama pemilu berlangsung. Menurutnya, beberapa permasalahan besar yang dihadapi selama pemilu berasal dari media sosial. 

"Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) menyampaikan akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ, karena memang problemnya sering dimulai dari medsos,"lanjut Jokowi. 

3. Keterlibatan masyarakat dalam politik uang

Jokowi pun ikut mengungkap bahwa Bawaslu dan lembaga pemerintahan lainnya juga wajib melibatkan masyarakat dalam mengawasi adanya dugaan politik uang yang marak terjadi jelang pemilu. Ia pun mengungkap bahwa hal tersebut benar adanya, mengingat sepak terjangnya di dunia pemerintahan sudah sejak 10 tahun yang lalu.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting ini. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengawasi praktek politik uang" ujar Presiden Indonesia ke - 7 ini.

4. Pesan soal pengawasan pemilu dan pelanggaran

Pemilu yang marak dengan iming-iming kepada masyarakat ini juga diingatkan Jokowi sebagai salah satu tantangan Bawaslu. Ia pun meminta agar pemilu dapat dilakukan secara transparan dan diperhatikan setiap pelanggarannya.

"Perhatikan (pelanggaran) satu per satu, jangan ada yang terlewat,"kata Jokowi.

5. Tekankan soal DPT pemilu

Hal yang paling riskan juga dibahas oleh Jokowi, yaitu jumlah daftar pemilih tetap yang semakin lama semakin mencurigakan karena jumlahnya yang bisa timpang antara data asli dan data yang bisa dimanipulasi. 

"Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang," tambah Jokowi.

6. Minta KPU- Bawaslu buat aturan yang jelas

Pasal dan peraturan yang berlaku kepada setiap peserta pemilu ataupun pemilih diminta Jokowi harus dibuat dan disampaikan secara jelas agar tidak ada misinformasi dan dimanfaatkan untuk hal yang buruk. 

"Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh Gedok-nya itu jelas, ini salah, seperti itu," ujar Jokowi menutup sambutannya.

Kontributor : Dea Nabila

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sah Jadi Istri Kaesang Pangarep, Tak Disangka Eria Gudono Dapat Perlakuan Mengejutkan Ini dari Iriana Jokowi

Sah Jadi Istri Kaesang Pangarep, Tak Disangka Eria Gudono Dapat Perlakuan Mengejutkan Ini dari Iriana Jokowi

| Senin, 19 Desember 2022 | 15:10 WIB

Mediasi Soal Gugatan Partai Ummat Tak Lolos Peserta Pemilu 2024 Berujung Deadlock, Forum Dilanjut Besok

Mediasi Soal Gugatan Partai Ummat Tak Lolos Peserta Pemilu 2024 Berujung Deadlock, Forum Dilanjut Besok

News | Senin, 19 Desember 2022 | 15:34 WIB

Jokowi Dapat Rumah Baru dari Negara Pada 2024, Segini Harganya

Jokowi Dapat Rumah Baru dari Negara Pada 2024, Segini Harganya

Bisnis | Senin, 19 Desember 2022 | 15:13 WIB

Presiden Jokowi Lantik Yudo Margono Jadi Panglima TNI di Istana Negara

Presiden Jokowi Lantik Yudo Margono Jadi Panglima TNI di Istana Negara

Foto | Senin, 19 Desember 2022 | 14:55 WIB

Rizal Ramli Diisukan Maju Jadi Capres, Jadi Kader Partai atau Independen?

Rizal Ramli Diisukan Maju Jadi Capres, Jadi Kader Partai atau Independen?

Bisnis | Senin, 19 Desember 2022 | 14:52 WIB

Amien Rais Duga Partai Ummat Tak Lolos Pemilu karena Selalu Kritis terhadap Jokowi

Amien Rais Duga Partai Ummat Tak Lolos Pemilu karena Selalu Kritis terhadap Jokowi

News | Senin, 19 Desember 2022 | 14:40 WIB

Perintah Jokowi kepada Panglima TNI Yudo Margono : Jangan Terseret Politik Praktis

Perintah Jokowi kepada Panglima TNI Yudo Margono : Jangan Terseret Politik Praktis

| Senin, 19 Desember 2022 | 14:27 WIB

Terkini

Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri

Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 18:17 WIB

Rumor Pergantian Menkeu Menguat Usai Chatib Basri Bertemu Prabowo, Ini Kata Dasco

Rumor Pergantian Menkeu Menguat Usai Chatib Basri Bertemu Prabowo, Ini Kata Dasco

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 18:14 WIB

Jaksa Bongkar Niat Jahat Nadiem Makarim: Tak Hanya Rencana, Tapi Dieksekusi Sistematis

Jaksa Bongkar Niat Jahat Nadiem Makarim: Tak Hanya Rencana, Tapi Dieksekusi Sistematis

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 18:09 WIB

Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel

Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 17:54 WIB

Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja

Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 17:47 WIB

Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK

Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 17:30 WIB

Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy

Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 17:14 WIB

545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas

545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:58 WIB

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:56 WIB

75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!

75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 16:53 WIB