Infografis
Menurutnya OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungngan bernegara.
"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).
Dalam sambutannya menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukakan dampak positif dari digitalisasi.
Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang tergiditalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi.
Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Kat
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Sansoto, menyoroti pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoal operasi tangkap tangan (OTT) tidak perlu lagi dilakukan KPK.
Menurut Sanroso, pernyataan Luhut itu kurang tepat disampaikan. Terlebih di situasi saat ini, di mana rakyat ingin pemberantasan korupsi dilakukan secara maksimal, salah satunya melalui KPK. Keinginan memberantas korupsi itu tentu dengan harapan angka korupsi menurun signifikan.
"Tuntutan rakyat agar pelaku korupsi ditangkap adalah untuk mengurangi perilaku koruptif juga memberi efek jera bagi koruptor. Di lain sisi adalah sangat menyimpang dari tujuan utama KPK, yaitu sebagai lembaga pemberantasan korupsi, namun hanya melakukan upaya pencegahan saja," tutur Santoso kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).
Santoso menegaskan kembali bahwa KPK masih perlu melalukan pemberantasan korupsi. Salah sagu caranya, yakni melalui OTT.
Baca Juga: Jawaban Makjleb Novel Baswedan Teruntuk Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek: Pejabat Doyan Suap
"Saat ini pemberantasan korupsi oleh KPK masih sangat perlu karena masih masifnya korupsi di Indonesia," kata Santoso.
Kendati begitu, Santoso juga mendukung apa yang menjadi saran Luhut agar KPK melakukan pencegahan.
"Saran Pak LBP tentang program pencegahan memang harus dilakukan juga oleh KPK agar korupsi di Indonesia seiring berjalannya waktu akan semakin berkurang dan anggaran untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat dapat diselamatkan," kata Santoso.
Sementara itu Anggota Komisi III DPR Habiburokhman meminta pernyataan Luhut dipahami secara utuh.
Apalagi, kata Habiburokhman jika Luhut langsung dituding antiberantas korupsi hanya karena pernyataannya mekinta tidak lagi ada OTT.
"Kita jangan respons pernyataan Pak LBP sepotong-sepotong lalu buat judgement beliau anti pemberantasan korupsi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).
