Infografis
Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kembali menuai kontroversi. Pasalnya, ia menyebut bahwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tidak bagus.
Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.
"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022).
Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa digitalisasi dalam kehidupanlah yang akan mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan OTT lagi.
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," tambahnya.
Sontak, pernyataannya pun memicu pro kontra. Sosok yang sependapat dengan Luhut adalah Menko Polhukam, Mahfud MD. Mantan Ketua MK ini menyebut Luhut tidak salah dan menyarankan digitalisasi sebagai upaya memberantas korupsi.
"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya" ujar Mahfud dalam keterangannya.
Tak hanya Mahfud, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun mengaku pro dengan pernyataan Luhut. Ia pun ikut mengaitkan digitalisasi dengan korupsi.
"Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri (Luhut). Beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi," kata Johanis.
Baca Juga: Jawaban Makjleb Novel Baswedan Teruntuk Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek: Pejabat Doyan Suap
Namun, beberapa tokoh pun secara terang-terangan mengaku kontra terhadap pernyataan Luhut. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Syadat Hasibuan (Gus Umar) pun ikut menyindir pernyataan Luhut lewat cuitannya di Twitter pribadinya.
