Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Hasyim Asyari, mengingatkan kepada seluruh anak buahnya agar tidak gentar jika dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) hingga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia awalnya mengatakan, setiap kerja-kerja KPU harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu selaku akan menempatkan KPU pada posisi terlapor hingga tergugat nantinya. Ia pun berharap jajarannya tak tersangkut kasus hukum atas adanya setiap aduan.
"Nauzubillah min zalik semoga KPU tidak pernah jadi tersangka di lembaga penegakan hukum," kata Hasyim dalam sambutannya di acara 'Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI' di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Hasyim menyebut, kekinian sudah ada sejumlah anggota KPU RI yang diadukan ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik, termasuk dirinya.
"Di antaranya, kami sudah ada yang mulai diadukan ke DKPP, termasuk saya. Nah ini kan azas akuntabilitas kan di situ, hal-hal yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan lewat saluran-saluran itu," tuturnya.
Untuk itu, ia meminta kepada jajarannya sampai tingkat daerah agar tidak sakit hati bila mana diadukan ke DKPP, Bawaslu hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sehingga dengan begitu, kami di pimpinan KPU pusat selalau menyampaikan kepada teman-teman di jajaran KPU Provisi Kota, jangan pernah berkecil hati jangan pernah mengeluh dan jangan pernah sakit hati kalau kita dilaporkan ke Bawaslu, diadukan ke DKPP, diadukan ke PTUN, ke MK. Karena apa? Karena kontruksi UU-nya memang demikian," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, memang adanya aduan sudah menjadi risiko bagian orang yang menjadi bagian dari KPU.
"Jadi kalau sudah mau daftar jadi anggota KPU ya jangan kepalang tanggung, kalau sudah basah nyebur sekalian, dan gak boleh mengeluh. Karena kemudian dapat gugatan atau keluhan lewat saluran-saluran lembaga yang disediakan tadi, karena itu lah salah satu implementasi asas akuntabilitas."
TERPOPULER
