Sinyal Reshuffle Makin Kencang, Presiden Jokowi: Tunggu Saja Nanti

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memberikan pernyataan yang semakin menguatkan sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat untuk menunggu terkait kemungkinan perombakan menterinya pada awal 2023.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Presiden juga menjawab terkait isu adanya menteri dari salah satu partai politik yang akan dikeluarkan dari jajarannya. Mengenai kemungkinan posisi parpol diubah, Presiden Jokowi kembali menegaskan agar publik menunggu saja.

“Ya tunggu saja. Tunggu saja,” kata Jokowi, Senin (2/12/2023).

Diketahui, sinyal reshuffle kabinet pada awal tahun sendiri bukan pertama kalinya disampaikan Presiden Jokowi. Sebelumnya, tepatnya pada 23 Desember 2022, Jokowi menyampaikan kemungkinan merombak kabinetnya.

Sinyal ini diutarakan saat Jokowi disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei soal persetujuan responden agar dilakukan reshuffle kabinet. Kala itu, Jokowi menjawab ada kemungkinan untuk mengubah posisi menteri.

Walau begitu, Presiden Jokowi tidak menyebutkan dengan pasti kapan akan melakukan perombakan kabinet itu.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 23 Desember 2020.

Saat itu, ada enam menteri baru sebagai menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif.

Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan juga menteri investasi/kepala BKPM.

Kemudian, reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada dengan 15 Juni 2022 dengan melantik figur baru untuk jabatan menteri perdagangan, menteri ATR/kepala BPN, wakil menteri ATR/wakil kepala BPN, wakil mendagri, serta wakil menteri ketenagakerjaan. [ANTARA]