Infografis
Suara.com - BPJS Kesehatan tengah trending di Twitter, Minggu (8/1/2023), setelah penanganan terhadap pasien gawat darurat-nya dinilai cepat tanggap. Prosesnya pun disebut mudah, tidak seperti asuransi kesehatan swasta yang seringkali gagal diklaim.
Dalam menangani pasien gawat darurat, BPJS memiliki aturan tersendiri. Meski begitu, poin-poin yang disampaikan juga mudah dipahami dan diikuti. Hal ini mampu mengurangi rasa khawatir berlebih.
Aturan Pelayanan Pasien Gawat Darurat
Peserta BPJS Kesehatan bisa menerima perawatan di Unit Gawat Darurat rumah sakit tanpa perlu menyertakan rujukan. Melansir laman BPJS Kesehatan tentang Panduan Layanan JKN-KIS, pelayanan ini harus segera diberikan kepada pasien.
Hal itu dilakukan untuk mencegah kematian, keparahan, dan kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes). Namun, ada aturan terkait kondisi-kondisi tertentu yang termasuk kategori gawat darurat dan bisa ditanggung BPJS Kesehatan.
Di antaranya, kondisi yang mengancam nyawa, membahayakan diri, orang lain dan lingkungan sekitar, mengalami penurunan kesadaran, memicu gangguan pernafasan, serta gangguan hemodinamik. Intinya, yang memerlukan tindakan cepat.
Adapun beberapa penyakit atau diagnosis yang bisa langsung dilayani di IGD, yaitu stroke, penyakit paru-paru, demam berdarah, hipertensi akut, malaria akut, tuli mendadak, hingga trauma akut.
Penetapan kriteria gawat darurat tersebut ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Jika masuk ke salah satunya, peserta dapat mendatangi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun yang tidak.
Faskes wajib memberikan pelayanan gawat darurat medis dengan jaminan kesehatan nasional. Aturan ini tentunya berlaku bagi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak. Faskes juga dilarang menarik biaya kepada peserta.
Prosedur Pelayanan Gawat Darurat
