Mencermati Aturan BPJS Kesehatan Soal Prosedur Pelayanan Pasien Gawat Darurat

Suara.com - BPJS Kesehatan tengah trending di Twitter, Minggu (8/1/2023), setelah penanganan terhadap pasien gawat darurat-nya dinilai cepat tanggap. Prosesnya pun disebut mudah, tidak seperti asuransi kesehatan swasta yang seringkali gagal diklaim.

Dalam menangani pasien gawat darurat, BPJS memiliki aturan tersendiri. Meski begitu, poin-poin yang disampaikan juga mudah dipahami dan diikuti. Hal ini mampu mengurangi rasa khawatir berlebih.

Aturan Pelayanan Pasien Gawat Darurat

Peserta BPJS Kesehatan bisa menerima perawatan di Unit Gawat Darurat rumah sakit tanpa perlu menyertakan rujukan. Melansir laman BPJS Kesehatan tentang Panduan Layanan JKN-KIS, pelayanan ini harus segera diberikan kepada pasien. 

Hal itu dilakukan untuk mencegah kematian, keparahan, dan kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan (faskes). Namun, ada aturan terkait kondisi-kondisi tertentu yang termasuk kategori gawat darurat dan bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Di antaranya, kondisi yang mengancam nyawa, membahayakan diri, orang lain dan lingkungan sekitar, mengalami penurunan kesadaran, memicu gangguan pernafasan, serta gangguan hemodinamik. Intinya, yang memerlukan tindakan cepat.

Adapun beberapa penyakit atau diagnosis yang bisa langsung dilayani di IGD, yaitu stroke, penyakit paru-paru, demam berdarah, hipertensi akut, malaria akut, tuli mendadak, hingga trauma akut.

Penetapan kriteria gawat darurat tersebut ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Jika masuk ke salah satunya, peserta dapat mendatangi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun yang tidak. 

Faskes wajib memberikan pelayanan gawat darurat medis dengan jaminan kesehatan nasional. Aturan ini tentunya berlaku bagi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak. Faskes juga dilarang menarik biaya kepada peserta.

Prosedur Pelayanan Gawat Darurat

Untuk menerima pelayanan gawat darurat pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, ada prosedur yang bisa diketahui melalui poin-poin berikut ini:

1. Peserta datang ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) atau FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) terdekat. 
2. Tunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS Digital berstatus aktif dan/atau identitas lainnya yang diperlukan (seperti KTP, SIM, KK), tanpa perlu surat rujukan FKRTL.
3. Setelah menerima pelayanan, peserta menandatangani lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan.

Sementara prosedur pelayanan pada faskes yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peserta datang ke FKTP atau FKRTL yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2. Tunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS/KIS Digital dengan status aktif dan/atau identitas lain yang diperlukan (seperti KTP, SIM, KK), tanpa surat rujukan dari FKTP.
3. Faskes akan memastikan kebenaran identitas atau status keaktifan Peserta JKN-KIS dengan melakukan konfirmasi ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat atau BPJS Kesehatan Care Center 165. 
4. Setelah menerima pelayanan, peserta wajib menandatangani lembar bukti  yang disediakan oleh masing-masing FKTP atau FKRTL.

Dengan catatan, jika kondisi gawat darurat pasien telah diatasi hingga bisa dipindahkan, maka FKTP atau FKRTL akan merujuk pasien ke lokasi FKTP atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Apabila peserta menolak, maka biaya pelayanan selanjutnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Peserta pun harus menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung sendiri biaya pelayanan tersebut.

Sebagai informasi tambahan, FKRTL terdiri dari klinik utama, rumah sakit umum, rumah sakit khusus. Sedangkan FKTP terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit kelas D.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti