REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengajak seluruh pihak untuk menyetop wacana ayau isu penundaan Pemilu 2024.
Ajakan itu ia sampaikan di hadapan para ketua umum dan petinggi partai politik dalam pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa. Adapun ajakan Ali itu merujuk poin empat hasil kesepakatan pertemuan delapan parpol.
Adapun poim keempat kesepakatan dan pernyataan sikap itu ialah delapan parpol mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.
Menurut Ali pelaksanaan Pemilu 2024 sudah amat jelas, mengingat pemerintah sudah menganggarkan.
"Kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan karena pemerintah telah menganggarkan," kata Ali di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Karena itu Ali mengajak baik kepada petinggi parpol maupun elemen masyarakat untuk berhenti membicarakan penundaan Pemilu 2024.
"Kita akhiri isu pemilu diitunda karena hanya akan menimbulkan kegaduhan," kata Ali.
Hal senada juga diminta Presiden PKS Ahmad Syaikhu di dalam pertemuan yang sama.
"Sudahi wacana penundaan Pemilu sehingga kita firm Pemilu digelar Februari 2024. KPU dan Bawaslu melaksanakan pemilu secara independen profesional dan rakyat puas," kata Syaikhu.
Kompak Tolak Proporsional Tertutup
Delapan partai politik di parlemen tegas menolak Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Mereka kompak menyatakan penolakan itu dalam forum.
Adapun forum pertemuan ketum dan petinggi parpol dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Partai yang hadir di antaranya, Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu Partai Gerindra meski tidak hadir, mereka tetap ikut bersama dalam menyikapi penolakan proporsional tertutup. Sedangkan tidak ada keikutsertaan PDI Perjuangan dalam pertemuan atau pernyataan sikap.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membacakan lima poin yang menjadi kesepakatan. Poin pertama ialah pernyataan sikap menolak sistem proporsional tertutup.
"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak erareformasi," kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
TERPOPULER
