Infografis
Suara.com - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 harus mencerminkan nilai-nilai demokratis yang dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan bangsa Indonesia.
Demikian dikatakan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, saat membacakan sambutan tertulis Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dalam Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik.
“Dengan terpilihnya pemimpin kita baik di eksekutif maupun legislatif nanti, akan sangat menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan,” katanya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun dikatakan Hasyim telah menyiapkan tiga strategi di tingkat hulu, tengah, dan hilir untuk menjaga demokrasi di ruang digital, selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Kementerian Kominfo berupaya menjaga demokrasi di ruang digital dengan tiga lapis strategi tersebut sebagai upaya memerangi penyebaran hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian. Tujuan utamanya adalah menghasilkan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang berkualitas," ujarnya.
Penyelenggaraan yang berkualitas akan memberikan jaminan hasil Pemilu yang terpercaya. Kompetisi diyakini akan berjalan sehat karena komunikasi partisipatif, tingkat keterwakilan politik warga yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.
Pada tahapan hulu, Kementerian Kominfo menjalankan program Literasi Digital, yang meliputi keterampilan digital (digital skill), etika digital (digital ethics), budaya digital (digital culture), dan keamanan digital (digital safety). Program ini dilakukan masif dan menggandeng berbagai komunitas.
Pada tahapan menengah, Kementerian Kominfo melakukan tindakan cepat dalam menangani dan menghapus akses konten yang terindikasi negatif di situs web, platform digital.
"Hingga 4 Januari 2023, Kominfo telah menangani atau blokir 1321 konten hoaks yang berkaitan dengan politik. Itu memberikan sinyal akan ada banyak lagi di saat kampanye politik dimulai," ujar Hasyim.
Baca Juga: DPP PPP Serahkan SK Kepengurusan DPW DKI Jakarta: Tancap Gas Kerja Pemenangan Pemilu
Pada tingkatan hilir, Kementerian Kominfo melakukan upaya penegakan hukum bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Upaya ini akan mendukung lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil tindakan yang tepat guna mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan.
