Puluhan Korban Investasi Bodong Geruduk Sidang Vonis Henry Surya di PN Jakbar: Jangan sampai Hukum Diperjualbelikan!

Suara.com - Puluhan orang yang mengaku-ngaku sebagai korban investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023). Aksi unjuk rasa itu bersamaan dengan sidang vonis Founder KSP Indosurya, Henry Surya, hari ini.

Pantauan Suara.com di lokasi, para demonstran memadati sebagian badan jalan S. Parman yang berada di depan PN Jakbar. Dalam aksinya kali ini, mereka menuntut agar terdakwa Henry Surya dituntut dengan hukuman setimpal.

"Jangan sampai hukum di negeri ini diperjualbelikan," kata orator dari atas mobil komando, di depan PN Jakarta Barat, Selasa.

Dituntut 20 Tahun Penjara

Dalam sidang sebelumnya, Henry Surya dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp200 miliar dengan subsider 1 tahun penjara atas kasus investasi bodong KSP Indosurya. 

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Henry Surya selama 20 tahun penjara,” kata Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahnan Tanjung saat di Ruang Sudang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1/2023).

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut denda kepada Henry Surya sebesar Rp200 miliar dengan subsider hukuman penjara selama 1 tahun.

“Menjatuhkan pidana denda kepada terwa Henry Surya sebesar Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan,” katanya.

Para Korban Puas

Para korban kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mengaku puas atas tuntutan 20 tahun penjara kepada terdakwa Henry Surya.

Salah seorang korban, Ricky mengatakan tuntutan ini sudah sesuai dengan harapan mereka selalu korban.

"Kami sangat puas dengan tuntutan Jaksa dan memang sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Ricky di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu.

Ricky bersama 5 orang keluarganya menjadi korban investasi bodong besutan Henry Surya itu dengan total kerugian mencapai Rp4,5 miliar. Ricky berharap, saat ini asetnya dapat dikembalikan kepadanya.

“Semoga saja kerugian kita bisa dikembalikan,” ucapnya.

Ricky bersama korban lainnya kini tengah berharap ada penyitaan lanjutan aset milik Henry Surya, oleh Majelis Hakim yang sebelumnya telah diajukan oleh JPU. Pasalnya, hingga saat ini aset yang disita, baru aset yang bergerak.

"Dengan alasan terikat dengan pengembalian uang lewat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Padahal di PKPU sendiri tidak ada catatan penyitaan aset-aset yang tidak bergerak tersebut,” katanya.

“Jadi ketika JPU mempertanyakan dasar penolakan tersebut, itu sudah sangat tepat, tapi kembali lagi majelis hakim tetap tidak bergeming, tetap menolak aset ajuan JPU. Itu yang jadi pertanyaan."