Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan seharusnya partai politik yang berada di pemerintahan tidak perlu berasumsi soal kabinet, terutama soal reshuffle.
Menurutnya, partai politik tidak perlu ikut campur dalam hal yang bukan kewenangannya.
"Jadi kita tidak usah kemudian menuding seseorang menteri berdasarkan hal-hal yang kemudian berdasarkan ketidaksukaan kita," kata Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).
Hal ini disampaikan Ali sekaligus menanggapi adanya sentilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo perlu dievaluasi lantaran telah salah memberikan laporan data terkait impor beras ke Presiden Jokowi.
Ali mengatakan, yang mempunyai kewenangan mengevaluasi menteri dalam kabinet hanya Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi akan memberikan teguran langsung jika menterinya bermasalah.
Seorang menteri khususnya SYL kata dia, pasti mempunyai basis data. Terkait persoalan pangan memang diakuinya carut marut lantaran ada miskoordinasi antara tiga lembaga.
"Nah pertanyaannya apakah kemudian impor beras itu betul-betul untuk kepentingan dalam negeri atau betul-betul bisnis. Kita juga enggak tahu," ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta semua pihak tak perlu menyampaikan asumsi, terlebih hanya melempar tudingan seperti apa yang disampaikan PDIP. Ia kemudian menyinggung Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang merupakan eks kader PDIP terlibat korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
"Bagi kita sih itu. Bagi kita, kalau Nasdem dituding seperti itu kan itu asumsi. Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti PDIP, enggak kan?," tuturnya.
Baca Juga: Tilap Pendapatan Daerah, Mantan Kadistan Bekasi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
"Karena itu, sekali lagi itu adalah kewenangan daripada bapak presiden. Jadi sebaiknya memang kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan menjadi kewenangan kita. Supaya tidak terjadi kegaduhan," sambungnya.
