- Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan 93% dari anggaran APBN Rp268 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Kepala BGN meluruskan bahwa anggaran Rp335 triliun bukan dikelola penuh BGN, melainkan dana cadangan negara.
- Sebanyak 70% anggaran MBG digunakan pembelian bahan baku, menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM di Indonesia.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mayoritas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Dari total dana yang diterima melalui APBN, sebesar 93 persen diklaim langsung digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, meluruskan informasi yang beredar terkait besaran anggaran lembaganya. Ia menegaskan bahwa angka Rp335 triliun yang sempat ramai dibicarakan bukanlah anggaran yang dikelola langsung oleh BGN.
"Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar. Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam MBG," ujar Dadan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, angka Rp335 triliun berasal dari dana cadangan pemerintah yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk alokasi cadangan kebijakan presiden sebesar Rp67 triliun, sehingga tidak seluruhnya menjadi anggaran operasional BGN.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa penggunaan anggaran MBG dirancang untuk memberi dampak langsung, tidak hanya pada penerima manfaat tetapi juga sektor ekonomi lokal. Sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pengadaan bahan baku makanan, yang secara tidak langsung menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pelaku UMKM.
Sementara itu, 20 persen anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, transportasi, dan insentif relawan. Hingga saat ini, BGN mencatat lebih dari 1,2 juta relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tutur Dadan.
BGN juga memastikan bahwa para relawan mendapatkan perhatian khusus, mengingat peran mereka yang krusial dalam mendistribusikan program ke berbagai daerah. Dukungan insentif diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja di lapangan.
Dengan komposisi anggaran yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat, BGN menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan gizi, melainkan juga strategi untuk memperkuat ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan bahan baku dalam negeri.
Ke depan, BGN berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran tetap transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan program ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.