REGIONAL:
Suara.com - Kelompok ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Demonstrasi ini menuntut pembatalan rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Mereka bakal membawa massa yang lebih banyak lagi dari aksi sebelumnya.
Hal ini dikatakan oleh Humas Predator, Avfid untuk merespons Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo yang dianggap telah ingkar janji. Pasalnya, Syafrin tidak jadi menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang berisi soal ERP dari DPRD DKI.
"Kami siap turun ke jalan, Predator Jilid 3 dengan mengajak elemen gerakan rakyat di luar ojol, seperti buruh dan lainnya," ujar Avfid saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2023).
Aksi demo tolak ERP sudah dua kali dilakukan oleh Predator, yakni pada 25 Januari lalu di Gedung DPRD DKI dan 8 Februari 2023 di Balai Kota Jakarta.
Karena itu, ia meminta Syafrin menepati janjinya untuk menarik Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang kini tengah dibahas di DPRD DKI seperti yang disampaikan saat unjuk rasa terakhir.
"Kami punya bukti yang kuat terkait pernyataan Kadishub Syafrin di atas mobil komando yang disaksikan ribuan driver online yang merekam pernyataan beliau akan menarik Raperda ERP dari DPRD," ujarnya.
"Kami berharap agar Pemprov DKI Jakarta konsisten dengan ucapan yang disampaikan Kadishub untuk menarik Raperda ERP," katanya menambahkan.
Mengenai rencana ke depannya, ia menyatakan pihaknya tetap tak mau terlibat berdiskusi dengan Pemprov DKI. Predator disebutnya tak mau berkompromi dan hanya ingin ERP dibatalkan.
"Kami tetap teguh pada pendirian bahwa kami menolak dengan tegas dan lugas ERP tanpa kompromi dan mediasi," kata dia.
Soal tanggal demo jilid 3, ia belum bisa memastikan waktunya. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Nanti dikabarin lagi kalau kami mau demo lagi. Sekarang masih menunggu rapat perangkat aksi," pungkasnya.
Batal Tarik Raperda
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan tak menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Draf regulasi ini berisi rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Saat berbagai komunitas ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa menolak ERP di Balai Kota DKI pekan lalu, Syafrin sempat menyatakan ingin menarik Raperda tersebut agar bisa dikaji ulang. Namun, kini ia menyatakan tak melakukan penarikan dan lebih memilih membahasnya dengan DPRD DKI.
"Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. kami akan komunikasi dengan dewan, karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/2/2023).
Ia menyebut nantinya akan melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai Raperda tersebut. Caranya dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk ojol dalam penyusunan regulasi itu.
"Akan dikomunikasikan untuk kami kaji lebih komprehensif dengan melibatkan kembali seluruh stakeholder," ucapnya.
Namun, ia tak merinci soal penerapan ERP nantinya dalam Raperda itu. Ia hanya menyatakan akan menampung segala aspirasi dan menjadikannya pertimbangan saat menyusun Raperda PL2SE.
"Draf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgent untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah," pungkasnya.
TERPOPULER
