Soal Keamanan Bharada E Di Lapas, LPSK Bakal Berkoordinasi dengan Ditjenpas Kemenkumham

Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) serta kepala lembaga pemasyarakatan tempat (lapas) tempat Richard Eliezer atau Bharada E menjalani hukumannya.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut langkah tersebut menjadi bagian perlindungan dari LPSK untuk Bharada E yang berstatus justice collaborator atu JC dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Dan juga Kepala Lapas di mana dia (Bharada E) nanti akan ditempatkan, kami akan diskusikan teknik pengamanannya bagaimana," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).

Hasto menyebut, selama menjadi berstatus terlindung, LPSK masih memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan Bharada E.

"Meskipun ini nanti sudah inkrah, misalnya, sudah inkrah tapi tetap LPSK harus memastikan dia akan di tahan di mana," ujar Hasto.

Bentuk perlindungan itu nantinya akan didiskusikan LPSK dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, seperti penjagaan di ruang tahanan Bharada E.

Nantinya LPSK juga bakal memberikan bantuan kepada Bharada E untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat.

"Karena hak seseorang JC bukan hanya keringanan hukuman saja, tetapi juga hak-hak remisi dan juga pembebasan bersyarat nantinya, itu juga mejadi kewajiban kami untuk mengurus itu nanti," kata Hasto.

Kemudian soal nasib Bharada E di institusi Polri, LPSK berharap agar Bharada E tidak dipecat. Apalagi menurut Hasto pidana yang dijatuhkan kepada Bharada E 1 tahun 6 bulan atau di bawah dua tahun.

"Harapan kami sebenarnya sebelumnya juga demikian supaya Eliezer ini tidak harus mengalami pemutusan hubungan pekerjaan dia sebagai anggota polisi," kata Hasto.

"Jadi kita harapkan ini mendapatkan perhatian dari Kepolisian Republik Indonesia, sebaiknya agar yang bersangkutan tetap menjadi anggota polisi," sambungnya.

Bharada E mendapatkan vonis ringan berkat justice collaborator (JC) yang diajukannya diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis itu jauh lebih ringan dibanding Ferdy Sambo yang dipidana mati, Putri Chandrawathi 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun dan Kuat Ma'ruf 15 tahun.