Infografis
Isi aduan Bursok
Surat aduan dari Bursok tersebut bocor ke media sosial hingga menuai banyak sorotan publik. Pasalnya, isi surat itu berisikan aduan keras dan mengandung kecaman kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Surat tersebut telah dikirim oleh Kepala Subbag Tata Usaha dan Rumah Tenaga Kanwil DJP Sumatera Utara II Bursok Anthony Marlon pada tanggal 27 Mei 2021 melalui bilik pengaduan Wise Kemenkeu.
Surat ini berkaitan dengan aduan atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan bodong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kemenkeu yang pernah dikirimkan oleh Bursok pada tahun 2021.
Namun, Bursok menyebut bahwa aduannya pada tahun 2021 tersebut diacuhkan oleh jajaran DJP sampai dua tahun. Lalu setelah mencuat kasus Rafael Alun, Bursok kembali menyampaikan keluhannya kepada Sri Mulyani.
Ia membandingkan proses pengusutan aduannya dengan Rafael Alun. Menurutnya, Sri Mulyani sekarang hanya dalam hitungan hari bisa memutuskan mencopot Rafael sampai membubarkan komunitas Belasting Rijder.
Penjelasan Kemenkeu
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun menanggapi aduan dari Bursok tersebut. Yustinus menyebut bahwa aduan dari Bursok tersebut mengandung kepentingan pribadi.
Ia membenarkan bahwa memang benar pada tahun 2022, bukan pada tahun 2021 seperti yang beredar di media sosial. Namun, Kemenkeu menegaskan bahwa pengaduan tersebut berisi masalah pribadi Bursok yang menjadi korban investasi bodong.
Baca Juga: Jangan Cuma Ayah Mario, KPK Minta Netizen Lacak Harta Pejabat Lainnya Supaya tidak Macam-macam
Yustinus pun meminta Bursok melaporkan ke polisi terkait persoalannya. Ia menyebut Itjen Kemenkeu memang telah melakukan verifikasi terkait aduan Bursok, tetapi masih belum bisa dilanjutkan.
Alasannya, pelapor harus menjelaskan lebih detail dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
