Banyak Dicibir Karena Keliru Ajukan Gugatan ke PN Jakpus, Pembelaan Partai Prima: Kami Bukan Ajukan Sengketa Pemilu!

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Prima, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa materi gugatan yang dilayangkan pihaknya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut bukan lah merupakan sengketa pemilu. Pihaknya menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum.

Pernyataan Agus tersebut disampaikan lantaran banyak pihak dinilainya telah salah memahami hasil putusan PN Jakpus atas gugatan yang dilayangkan Partai Prima terhadap KPU.

"Mengklarifikasi pernyataan banyak pihak yang telah merespon secara keliru hasil putusan dari PN tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kami ajukan ke PN itu bukan sengketa pemilu ini banyak disalah pahami," kata Agus dalam konferensi persnya, di Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).

Ia mengatakan, pihaknya paham bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Menurutnya, yang pihaknya gugat dalam perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau PMH.

"Yang kita ajukan ke sana adalah PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan penyelenggara pemilu yaitu KPU yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama gugatan kita di PN Jakpus," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebelum pihaknya menempuh gugatan di PN Jakpus, Prima sudah melakukan upaya hukum sesuai undang-undang sesuai aturan berlaku yakni menempuh ke Bawaslu hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tetapi hasil dari proses upaya hukum kami yang lakukan buntu. Maka kemudian atas nama hak asasi manusia sebagai manusia yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri," tuturnya.

"Bukan dalam konteks sengketa pemilu tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2024," sambungnya.

Alhasil kekinian, kata Agus, PN Jakpus sudah mengeluarkan putusannya terhadap gugatan Partai Prima. Dari putusan itu KPU telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

"Nantinya kami punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita dipulihkan kembali. Untuk itu kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan PN Jakpus kami mengimbau agar semua pihak menghormati putusan pengadilan negeri Jakarta pusat tersebut. Baik penjabat negara ketua umum parpol atau ahli hukum semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh PN Jakpus," pungkasnya.

Dianggap Keliru

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam keputusannya mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024.

"Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Yusril berpendapat gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara.

Menurutnya, dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat yakni Partai Prima dan tergugat yakni KPU dan tidak menyangkut pihak lain, selain dari pada tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja, jika sekiranya ada.

"Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain," tuturnya.

Ia menegaskan, putusan PN Jakpus tersebut tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau "erga omnes". Beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh MK atau peraturan lainnya oleh MA yang sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes).

"Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai Penggugat dan KPU sebagai Tergugat, tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, jika majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu.

"Inipun sebenarnya bukan materi gugatan PMH tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan TUN," ujarnya.

Ia pun menilai, seharusnya majelis hakim harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima.

"Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tdk bewenang mengadili perkara tersebut," pungkasnya.