"Banyak tantangan lain seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Perpindahan ibu kota harus diikuti upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," katanya.
Senada dengan Dewi, Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota karena dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan memperlancar perekonomian.
Menurutnya, antusiasme ASN untuk pindah ke IKN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup terpenuhi, dan buat keluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi.
Ia menambahkan bahwa sebaiknya diberikan tunjangan kinerja secara khusus dan tunjangan lainnya yang dapat menarik minat ASN.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain sudah direncanakan sejak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
"Sebagai contoh, rumah sakit bertaraf internasional rencananya akan hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik," ujarnya, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa pemindahan tahap pertama ke IKN akan berlangsung tahun 2024, dengan jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang.