Beda Tuntutan Para 'Pembantu' Teddy Minahasa, Dody Prawiranegara Paling Berat

Suara.com - Sidang kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa telah memasuk tahap tuntutan.

Empat terdakwa yang ikut terseret kasus tersebut telah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin (27/3/2023).

Keempat terdakwa yang disebut sebagai ‘pembantu’ Irjen Teddy Minahasa itu dituntut dengan hukuman bervariasi, namun semuanya mendapatkan tuntutan di atas 10 tahun

Adapun Teddy Minahasa sendiri akan menjalani sidang tuntutan pada Kamis (30/3/2023) mendatang di PN Jakarta Barat.

Seperti apakah tuntutan yang diterima keempat terdakwa itu? Berikut ulasannya.

Tuntutan mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto

Dalam sidang tuntutan yang digelar pada Senin (27/3/2023) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, jaksa menuntut mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto dengan hukuman 17 tahun penjara.

Tak hanya itu, Kompol Kasranto juga dikenakan hukuman denda Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Kasranto bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga menyatakan tak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Kasranto.

"Menyatakan terdakwa Kasranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 tahun kurungan," kata jaksa saat membacakan tuntutan, di PN Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

Tuntutan Aiptu Janto Parluhutan Situmorang

Terdakwa lainnya yang terseret kasus tersebut adalah Ajun Inspektur Polisi Satu Janto Parluhutan Situmorang.

Ia dituntut hukuman 15 tahun penjara dan dianggap terlibat dalam penjualan peredaran sabu yang diduga milik Irjen Teddy Minahasa.

“Dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider enam bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikutip pada Senin, 27 Maret 2023.

Jaksa menilai, bintara tinggi Polri itu terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.