REGIONAL:
Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai adanya dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun berbuntut panjang.
Pernyataan itu berujung pada debat sengit antara Mahfud MD dengan tiga anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat antara Menko Polhukam dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023) sore hingga Kamis dini hari.
Tiga anggota Komisi III DPR RI yang menyerang Mahfud MD dalam rapat tersebut, di antaranya Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.
Seperti apa debat panas antara Mahfud MD dengan tiga anggota Komisi II DPR RI itu? Simak ulasannya berikut ini.
Ketegangan sebelum rapat
Rapat belum dimulai, ketegangan sudah dimulai antara Mahfud MD dan trio legislator tersebut. Benny K Harman sempat menantang Mahfud untuk membongkar mengenai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun.
Menanggapi pernyataan itu, melalui akun Twitternya pada Minggu (26/3/2023), Mahfud MD menantang balik Benny K Harman. Dalam cuitannya, ia juga menyebut nama Arteria Dahlan dan Arsul Sani.
"Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," cuit Mahfud, Minggu (26/3/2023) lalu.
Saat rapat digelar pada Rabu sore di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, ketiga anggota DPR RI yang disebut Mahfud MD terlihat hadir.
Debat Mahfud Vs Arteria
Dalam rapat dengar pendapattersebut, Mahfud MD mengulas mengenai informasi infermasi intelijen mengenai transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp349 T,yang ia ungkapke publik.
Dalam rapat itu, Mahfud bahkan menyebut nama Kepala BIN Budi Gunawan untuk memperkuat argumentasinya.
"Beranikah Saudara Arteria bilang kayak gitu kepada Kepala BIN Bapak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan anak buah langsung Pak Presiden, bertanggung jawab pada Presiden, bukan anak buah Menko Polhukam, tapi setiap minggu laporan resmi info intelijen ke Polhukam," kata Mahfud.
Mendengar pernyataan itu, Artetia Dahlan lantas angkat bicara. Ia mengaku tidak terima jika tiba-tiba dirinya dibenturkan dengan Budi Gunawan.
Dalam rapat itu, Mahfud juga menjawab pertanyaan Artetia mengenai perbedaan data dalam transaksi janggal yangia sampaikan dengan data yang diungkap Sri Mulyani.
Menurut Mahfud, hal itu hanya perbedaan penafsiran. Ia mengatakan, Sri Mulyani mengambil salah satu dari banyak komponen laporan soal dugaan TPPU itu, karenanya angka yang muncul berbeda. Namun, menurut Mahfud, semua angka tersebut sama yakni Rp349 triliun.
Mahfud MD diserang Benny K Harman
Berbeda dengan Arteria Dahlan yang mengkritisi data-data yang diungkap Mahfud MD mengenai dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu, Benny K Harman lebih menyoroti motif Mahfud dalam mengungkap hal tersebut.
Benny menduga kalau ada motif politik sebagai upaya untuk melengserkan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan lewat isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun.
Benny menduga, motif pelengseran Sri Mulyani itu dilatari dengan keinginan Menkeu mengimpor minyak murah dari Rusia, namun rencana itu tidak disukai oleh sejumlah pembantu presiden.
Selain itu, Benny juga mempertanyakan posisi Mahfud MD saat ini, yang cenderung mengkritisi pemerintah Jokowi melalui isu transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.
Menurut Benny, bisa saja isu tersebut merupakan manuver politik Mahfud untuk merebut simpati publik sehingga bisa melaju di Pilpres 2024 mendatang, sebagai capres atau cawapres.
"Membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan, sampai ada yang menyampaikan, 'Jangan-jangan, Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden', bagi saya itu biasa," jelasnya.
Mahfud MD adu dalil dengan Arsul Sani
Madfud MD mejawab pernyataan Arsul Sani sebelumnya yang menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan dalam membuka kasus Rp349 triliun di Kemenkeu ke publik.
Dala menjawab hal tersebut, Mahfud menggunakan kiasan dalil agama yang pernah ia pelajari di pesantren dulu kala.
"Pak Arsul bicara kewenangan, menurut Pepres kewenangan Polhukam itu a,b,c,d tidak berwenang mengumumkan. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan, kalau tidak berwenang apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya," ujar Mahfud.
"Saya mohon izin ke pimpinan boleh nggak saya bicara, jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan, dalil di pesantren waktu kecil sudah menghafal kayak gini," lanjutnya.
Seakan tak mau kalah, Arsul Sani membalas pernyataan Mahfud dengan mengutip sebuah hadits Nabi Muhammad mengenai menahan amarah.
"Bukhori dan Muslim, orang yang kuat itu bukan karena dia jago gulat, baik jago gulat fisik maupun gulat mulut. Tapi orang yang kuat itu yang dapat menahan diri ketika dia sedang marah," kata legislator PPP ini, disambut gelak tawa peserta rapat lainnya.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
TERPOPULER
