REGIONAL:
Suara.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan membenarkan adanya pembahasan memgenai rencana koalisi besar dalam pertemuan antara ketum partai dengan Presiden Jokowi di DPP PAN, Minggu (2/4) kemarin.
Menurut dia, pembahasan itu memang ada di antara pertemuan para ketua umum dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
"Jadi lebih banyak membicarakan bagaimana kalau misalnya koalisi lebih besar, akan lebih bagus untuk membangun negeri ini. Kemudian demokrasi itu harus dibangun dengan tidak ada konflik yang berkepanjangan," kata Usman kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Usman mengatakan kalau ada peluang membangun koalisi lebih besar, kenapa tidak. Dia mengatakan membangun bangsa dan negeri perlu kebersamaan.
Kendati ada pembicaraan rencana koalisi besar, Usman menegaskan hal itu tidak datang atau bahkan diminta oleh Jokowi yang juga hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan di DPP PAN, Jakarta Selatan.
"Enggak. Jadi koalisi ini mengundang partai-partai koalisi untuk bersilaturahmi. terus mengundang pak presiden. Karena partai koalisi (pemerintah) ya presiden sebagai bagian dari itu hadir untuk dikusi lah," ujar Usman.
PPP, kata Usman berharap KIB bisa bertahan. Sememtara ihwal rencana koalisi besar, PPP mengharapkan koalisi atau partai di luar KIB dapat bergabung dengan koalisi yang digagas oleh PPP, PAN dan Golkar itu.
"Artinya bahwa yang ada di luar dengan koalisi KIB kalau bisa bergabung, supaya bisa jadi koalisi besar. Ya, maksudnya di luar KIB, bisa ada NasDem, ada PKB yang sekarang Gerindra, ya sudah jadiin satu aja di KIB," kata Usman.
"Mari kita sama-sama berkoalisi. Itu yang selalu muncul di permukaan itu koalisi besar akan bertemu," sambungnya.
PKB Anggap Koalisi Besar Rumit
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid realistis menganggap wacana pembentukan koalisi besar akan terbentur sulitnya menentukan pasangan capres dan cawapres.
Ia memandang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak semudah dibayangkan untuk melebur menjasi satu dengan Koalisi Gerindra-PKB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Menurutnya bergabungnya dua koalisi itu memang serba memungkinan, namun di satu sisi harus realistis.
Jajilul menyebut fakta saat ini ialah antara KIB dan KKIR belum menentukan siapa capres dan cawapres. Kedua koalisi masih mengalami kesulitan.
"Jadi kerumitannya ada di situ," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Ia lantas tidak membayangkan apabila koalisi digabung menjadi koalisi besar maka kerumitan yang ada juga akan ikut membesar.
"Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan. Apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," tutur Jazilul.
KKIR sendiri diakui Jazilul sejauh ini masih alami kesulitan dalam menentukan capres dan cawapres, kendati sudah memiliki mekanisme penentuan melalui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Oang kami berdua aja (Gerindra-PKB) saja kesulitan memutuskan, apalagi berlima (tambah Golkar, PAN, PPP)," kata Jazilul.
TERPOPULER
