Suara.com - Kelompok separatis KKB Papua kembali melakukan perlawanan kepada TNI AD pada Sabtu, (15/04/2023) lalu. Setidaknya, ada 6 orang prajurit TNI yang gugur dalam perlawanan tersebut.
Baku tembak yang terjadi di daerah Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan tersebut berawal ketika seorang prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin yang sedang melakukan pencarian Pilot Susi Air yang disandera KKB beberapa waktu lalu ditembak oleh KKB dan gugur.
Prajurit TNI lain pun berusaha menyelamatkan jasad Pratu Miftahul yang jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Namun, di tengah penyelamatan KKB kembali melakukan penyerangan dan menyebabkan 5 orang prajurit lain pun gugur.
Hal ini pun membuat Panglima TNI akhirnya mengubah skenario pendekatan yang sebelumnya dilakukan secara komunikasi sosial menjadi siaga tempur.
“Dengan kondisi seperti ini, khususnya di beberapa wilayah tertentu akan kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” ungkap Panglima TNI Yudo Margono dalam konferensi persnya di Timika, Papua, Selasa (18/04/2023).
Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, operasi siaga tempur ini dapat membuat hubungan antara pemerintah Indonesia dan KKB semakin keruh.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mendesak TNI serta pemerintah untuk membatalkan operasi siaga tempur di daerah konflik di Papua. Hal ini sendiri disampaikan oleh anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Al Araf.
"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak TNI, Presiden, serta DPR RI untuk menghentikan rencana operasi tempur dan mencari pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi perlawanan di Papua." ungkap Araf. Menurut Araf, rencana operasi tempur ini menunjukkan ketidaksiapan TNI AD dalam melakukan perdamaian di tanah Papua.
Di sisi lain, pengamat militer sekaligus Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi mengungkap bahwa rencana siaga tempur merupakan salah satu upaya TNI untuk memperkuat kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi krusial seperti perlawanan KKB ini. Selain itu, tindakan ini jelas tidak bertentangan dengan sikap politik pemerintah untuk Papua.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan pendekatan lunak dan komunikasi sosial tetap akan dilakukan. Namun, ini bukan berarti TNI dan Polri tidak mempersiapkan kondisi apapun karena dalam saat bersamaan dengan pendekatan lunak, aparat tentu juga harus bertindak jika dianggap perlu demi mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam mengamankan situasi," ujar Khairul saat dihubungi Rabu, (19/04/2023) kemarin.
Rencana siaga tempur ini pun juga telah diketahui oleh Komnas HAM. Untuk mendukung kebijakan dan tindakan pemerintah dalam misi keamanan dan pertahanan, Komnas HAM meminta agar apapun kebijakannya, keselamatan dan perlindungan masyarakat harus tetap jadi prioritas utama.
"Kami (Kombas HAM) meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk TNI serta Polri untuk tetap memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung atau berada di daerah konflik,” jelas Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro lewat keterangan tertulisnya pada Selasa, (18/04/2023).
Misi pencarian sekitar 21 orang prajurit TNI lainnya pun masih diupayakan oleh TNI. Sementara, status 21 orang prajurit lain yang diduga ikut menjadi korban dalam perlawanan KKB ini masih berstatus hilang.
Kontributor : Dea Nabila
TERPOPULER
