REGIONAL:
Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum buka suara terkait pertemuan politik yang dilakukan di Istana. Ini setelah ramainya perbincangan seputar Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketua partai politik ke Istana.
Anas membongkar bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menggelar pertemuan secara tertutup dengan para ketua umum partai politik di koalisi pemerintahannya.
Pernyataan dari Anas terkait dengan SBY tersebut disampaikan lewat surat yang tersebar di media sosial Twitter. Mulanya, surat tersebut dibagikan oleh Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, yakni Muhammad Rahmad pada Minggu (7/5/2023).
Lantas, seperti apakah poin bocoran Anas terkait dengan manuver SBY yang temui partai koalisi di Istana tersebut?
Terjadi tak hanya sekali
Anas menyebut bahwa SBY pernah menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan parpol pendukung pemerintahannya. Momen itu terjadi saat SBY masih menjabat sebagai presiden.
Bahkan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini blak-blakan menyebut pertemuan antara SBY dengan partai koalisi di Istana tidak cuma terjadi sekali.
"Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode (pemerintahan) Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," kata Anas dalam akun Twitternya, dikutip Sabtu (6/5/2023)
Pernah digelar tanpa PKS
Anas membongkar bahwa pertemuan SBY dengan para pimpinan parpol koalisinya memang pernah dilakukan, tetapi tanpa kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PSK).
Kendati demikian, Anas enggan membeberkan lebih detail mengenai suasana auatupun ihwal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun ia hanya menyebut bahwa seluruh partai mendapatkan undangan kecuali PKS.
Menurutnya, wajar jika presiden mengadakan pertemuan dengan para ketua umum parpol di koalisinya. Ia juga menyebut presiden juga bisa menggelar pertemuan silaturahmi di kantornya.
Dinilai tak etis
Meski menganggap wajar, tetapi Anas menilai bahwa pertemuan di Istana itu jika beragendakan rapat atau kongres partai, maka dinilai tidak etis. Namun ia tidak menyebutkan siapa yang dinilainya tidak patut saat melakukan pertemuan di Istana.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketum parpol ke Istana Negara dengan agenda halal bi halal dan forum diskusi terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di masa depan.
TERPOPULER
