REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka data besaran anggaran yang sudah digelontorkan oleh negara untuk pembangunan jalan di Lampung.
Data anggaran tersebut disampaikan melalui akun Instagram miliknya usai Presiden Jokowi melakukan peninjauan ke jalan rusak di Lampung.
"Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera?" tulis Sri Mulyani seperti dikutip Suara.com, Selasa (9/5/2023).
Berdasarkan dana yang bersumber dari APBN, negara sudah menggelontorkan dana belanja kementerian atau lembaga PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional sebesar RP 588,7 miliar pada 2023.
"Sudah terealisasi Rp 81,6 miliar sampai 2 Mei. Realisasi tahun 2022 mencapai Rp 508,1 miliar," imbuhnya.
Selain itu, ada transfer dana dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan 2023 untuk Provinsi/kota/kabupaten di seluruh Lampung sebesar pP 402,44 miliar untuk memperbaiki jalan sejauh 231,0 km.
Ketiga, pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Lampung melalui PMN dan Jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya di ruas Bakauheni - Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan suntikan PMN sebesar Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp 22,09 triliun.
Selanjutnya Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung sepanjang 189 km yang mendapatkan suntikan PMN Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar Rp 14,37 triliun.
Selain itu, ada pula pendanaan pembebasan lahan di Bakauheni - Terbanggi Besar sebesar Rp 3,75 miliar dan Terbanggi Besar - Pematang Panggang senilai Rp 1,86 triliun.
Sementara itu, dari APBD Lampung 2023 untuk program penyelenggaraan jalan dialokasikan sebesar Rp 2,16 triliun.
"Khusus Provinsi Lampung sendiri mencapai Rp 886,8 miliar," ungkapnya.
Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan ada banyak sekali jalan rusak di wilayah Lampung.
Unggahan Sri Mulyani tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet.
Banyak pihak meminta KPK turun tangan mengendus aliran dana perbaikan jalan di Lampung yang diduga disunat oknum.
"Apa dananya ada yang dikorupsi setelah sampai daerah? Kok banyak sekali kerusakan jalannya?" cuit warganet.
"Sudah ditransfer tapi enggak dibangun jalannya. Harus diselidiki," imbuh warganet lain.
"KPK harus turun tangan ini harusnya. Sudah sangat jelas," balas warganet lainnya.
TERPOPULER