Suara.com - Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Palaha Nainggolan terkejut mengetahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lagi menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat bagi calon legislatif atau caleg.
Ia mengemukakan, hal tersebut setelah melihat tidak ada kewajiban caleg untuk melaporkan LHKPN dalam Peraturan KPU atau PKPU yang baru.
"Jadi pada intinya, kami kan agak kaget melihat bahwa PKPU (Peraturan KPU) yang keluar itu nomor 10 dan 11 sama sekali tidak menyebutkan tentang kewajiban menyampaikan LHKPN buat bakal calon legislatif," kata Pahala, Rabu (24/5/2023).
Dia menyebut, PKPU 2023 berbeda dengan PKPU 2018. Dalam PKPU tahun 2018, Pahala mengemukakan, jika tertuang hal mewajibkan bakal caleg menyerahkan LHKPN untuk dapat berkontestasi dalam pemilu 2024.
"Ini beda dengan sebelum tahun 2018, yang nomor 20 dan 21 itu sudah menyebutkan, saudara-saudara kalau daftar nanti akan dimintai LHKPN kalau tidak ada tidak boleh dilantik," kata Pahala.
Oleh karenya, Pahala menyebut, Ketua KPK Filri Bahuri langsung menghubungi Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
"Rupanya KPU berniat begini, ini semua didaftar saja dulu nanti penelitian adimistratif segala macam kalau dia sudah jadi calon sudah ada pencoblosan baru keluar lagi PKPU," kata Pahala.
Pahala mengungkapkan hal tersebut setelah melihat PKPU yang mengatur tentang pengangkatan caleg.
"Nah, PKPU untuk pelantikan, pengangkatan, segala macam di situlah disebut kewajiban LHKPN," katanya.
Baca Juga: Sejumlah 106 Anggota KPU dari Sejumlah Daerah Dilantik Hari Ini
