Infografis
Kamhar menilai data BPS memperlihatkan keberpihakan pemerintah. Baginya, terlihat pada masa SBY lebih pro rakyat daripada masa kini.
"Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya pro rakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat," tambahnya.
Selain itu, Kamhar memandang PDIP yang seharusnya meminta maaf ke masyarakat karena mendorong kader yang penuh gimmick dalam pemilu.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik," ujarnya.
Kamhar juga menyinggung model pemimpin yang hanya bisa mengumbar janji tetapi tidak ada kapasitas untuk memenuhi janji-janji tersebut.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
