Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai hasil Rapar Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar yang menyerahkan kewenangan untuk menentukan nama capres, cawapres dan rekan koalisi kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai pelonggaran.
Sebab, Partai Golkar sebelumnya memberikan kesan bahwa Airlangga akan menjadi satu-satunya calon presiden yang akan diusung Golkar.
“Hasil rakernas ini memberi kemungkinan nama lain bisa ditetapkan oleh Airlangga sebagai calon presiden,” kata Ray, Senin (5/6/2023).
Bahkan, kata dia, nama calon presiden yang akan didukung itu tidak menutup kemungkinan akan berasal dari luar Partai Golkar.
Baca Juga:Ridwan Kamil Sebut Golkar Partai Tengah dan Tanpa Mahar Politik
Lebih lanjut, pendiri Lingkar Madani itu menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pelonggaran tersebut. Pertama, elektabilitas Airlangga makin sulit mengejar posisi calon presiden.
Bahkan, dia menilai Airlangga kesulitan untuk mendapatkan elektabilitas tinggi dalam bursa calon wakil presiden.
“Elektabilitas Airlangga yang belum jua beranjak dari kisaran 5 persen jelas sangat tidak mendukung bagi upaya negosiasi posisi capres atau cawapres Golkar dengan partai lain,” tutur Ray.
Kedua, Golkar berpotensi terlambat menaikan elektabilitas partai dan berkoalisi dengan partai lain jika tidak segera mengambil langkah cadangan selain mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden.
“Keterlambatan ini akan membuat daya dan gengsi negosiasi Golkar melemah,” kata dia.
Baca Juga:Kesetiaan Golkar di KIB Diuji saat PPP dan PAN Merapat ke Ganjar
Terakhir, kata Ray, hasil Rakernas Partai Golkar yang memberi kemungkinan untuk mengusung nama lain selain Airlangga sebagai calon presiden menegaskan keberpihakan Golkar yang tetap bersama Presiden Joko Widodo.
“Dengan begitu, besar kemungkinan teman koalisi yang dipilih oleh Golkar adalah partai koalisi pendukung Ganjar atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)," tandas Ray.
Sebelumnya, Airlangga membeberkan hasil rakernas Partai Golkar Dia menyebut salah satu keputusannya menyerahkan mandat sepenuhnya kepadanya sebagai ketua umum untuk menetapkan capres-cawapres dan menentukan arah koalisi Partai Golkar.
"Pertama, untuk Pilpres memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar," kata Airlangga usai Rakernas di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023).
