Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS Sudah Lama Tuai Polemik, Pemprov DKI Janji Cari Solusi

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta angkat bicara soal polemik blokade di trotoar depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Selatan. Pemprov DKI berencana mencarikan solusi.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni. Ia mengaku akan berkoordinasi lebih dahulu mengenai solusi terkait blokade trotoar ini.

"Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," ujar Wiwik kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Wiwik mengakui terdapat animo dan aspirasi masyarakat yang ingin menggunakan kembali trotoar tersebut. Namun, ia menyebut unsur keamanan Kedubes Amerika perlu diperhatikan.

"Memperhatikan bahwa pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes," pungkasnya.

Trotoar Ditutup

Sebelumnya, blokade sudah dilakukan pada sisi arah Jalan Ridwan Rais menuju patung kuda Arjuna Wijaya. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pembatas beton besar.

Pejalan kaki yang ingin menuju ke arah Balai Kota DKI pun tak bisa melewati trotoar itu dan terpaksa harus berjalan lewat pinggir jalan raya.

Blokade lebih parah lagi dilakukan di trotoar depan Kedubes AS yang berbatasan dengan kantor Wapres RI. Trotoar ditutup sepenuhnya menggunakan pagar besi yang dililit kawat berduri.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyesalkan blokade trotoar ini. Pasalnya, trotoar merupakan fasilitas publik yang bebas diakses masyarakat.

"Padahal AS kan menganut kota yang workable city ramah bagi pejalan kaki kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," ujar Alfred saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).

Alfred mengaku sudah sejak lama pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Joko Widodo memprotes blokade pada trotoar ini. Namun, sampai sekarang penutup jalur pedesterian itu belum juga dicopot.

"Supaya ini bukan semata-mata baru hari ini rame tapi ini prosesnya sudah sangat lama dan kami melihat ini ada komunikasi yang terputus," ucapnya.

Ia pun menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang belum juga mengambil tindakan mencari solusi atas permasalahan ini. Alfred menganggap Pemprov telah gagal mengedepankan hak para pejalan kaki.

"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup sampaikan ke Kemenlu biar kemenlu yang berkomunikasi apa iya juga harus presiden yang turun tangan ngurusin begini," pungkasnya.