Suara.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Y Kim menyatakan bersedia membuka penutup jalur pedestrian yang selama ini memblokade trotoar di depan Kantor Kedubes (AS).
Pernyataan itu disampaikan Sung melalui akun twitter resmi @USAmbIndonesia. Adapun untuk rencana pembukaan trotoar tersebut, Sung menunggu kerja sama lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia.
"Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," ujar Sung, Selasa (6/6/2023).
Sung mengatakan, pihaknya mementingkan sejumlah hal demi Kota Jakarta, termasuk akses bagi pejalan kaki. Karena itu, ia menerima dorongan dari berbagai pihak untuk membongkar pembatas tersebut.
Baca Juga:Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS Sudah Lama Tuai Polemik, Pemprov DKI Janji Cari Solusi
"Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta,"katanya.
Sebelumnya, blokade sudah dilakukan pada sisi arah Jalan Ridwan Rais menuju patung kuda Arjuna Wijaya. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pembatas beton besar.
Pejalan kaki yang ingin menuju ke arah Balai Kota DKI pun tak bisa melewati trotoar itu dan terpaksa harus berjalan lewat pinggir jalan raya.
Blokade lebih parah lagi dilakukan di trotoar depan Kedubes AS yang berbatasan dengan kantor Wapres RI. Trotoar ditutup sepenuhnya menggunakan pagar besi yang dililit kawat berduri.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyesalkan blokade trotoar ini. Pasalnya, trotoar merupakan fasilitas publik yang bebas diakses masyarakat.
Baca Juga:Larang Foto Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS, Satpam ke Jurnalis: dari Mana Mas?
"Padahal AS kan menganut kota yang workable city ramah bagi pejalan kaki kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," ujar Alfred saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).
Alfred mengaku sudah sejak lama pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Joko Widodo memprotes blokade pada trotoar ini. Namun, sampai sekarang penutup jalur pedesterian itu belum juga dicopot.
"Supaya ini bukan semata-mata baru hari ini rame tapi ini prosesnya sudah sangat lama dan kami melihat ini ada komunikasi yang terputus," ucapnya.
Ia pun menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang belum juga mengambil tindakan mencari solusi atas permasalahan ini. Alfred menganggap Pemprov telah gagal mengedepankan hak para pejalan kaki.
"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup sampaikan ke Kemenlu biar kemenlu yang berkomunikasi apa iya juga harus presiden yang turun tangan ngurusin begini," ujarnya.
