Suara.com - Sebanyak 1.202 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang pembacaan putusan gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini.
"1.202 personel (untuk amankan MK)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wahyu Andiko kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).
Trunoyudo juga menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional.
"Ya ada (rekayasa lalu lintas)," singkatnya.
Melalui akun @TMCpoldametro di Twitter, pada pukul 08.55 WIB, pihak kepolisian melakukan pengalihan arus kendaraan di depan gedung Sapta Pesona.
"Untuk kendaraan yang akan menuju Jl. Medan Merdeka Barat / Harmoni dialihkan sementara melalui Jl. Budi Kemuliaan dan Jl. Medan Merdeka Selatan," tulis unggahan tersebut.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pada sidang pembacaan putusan, umumnya MK bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memperketat pengamanan.
"Seperti sidang-sidang putusan sebelumnya, MK selalu koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk penebalan pengamanan, mungkin antara 2-3 SSK atau sekitar 200-300 personel kepolisian," ucap Fajar.
Adapun rekayasa lalin yang disiapkan Ditlantas Poda Metro ialah:
- Arus lalu lintas dari arah Bundaran HI ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan
- Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional)
- Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju ke Jalan Majapahit atau Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto
- Jalan Abdul Muis menuju ke Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu
- Perlu diketahui, MK dijawdalkan untuk membacakan putusan perihal gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka pada hari ini.
“Kamis 15 Juni 2023 pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian keterangan jadwal agenda MK.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi diketahui telah menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Keenam orang yang menjadi Pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
TERPOPULER
