Soal Sumbangan Dana Kampanye, Titi Anggraeni Minta Kepastian Hukum Lewat PKPU

Bangun Santoso, Dea Hardiningsih Irianto

Senin, 19 Juni 2023 | 14:32 WIB
Soal Sumbangan Dana Kampanye, Titi Anggraeni Minta Kepastian Hukum Lewat PKPU
Perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas Titi Anggraini. [Suara.com/Dea]

Suara.com - Perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas Titi Anggraini menjelaskan alasan pihaknya tetap memperjuangkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) masuk kembali ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Padahal, KPU sudah menyiapkan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) untuk mengakomodir keterbukaan informasi soal dana kampanye peserta pemilu. Menurut Titi, perlu ada kepastian hukum yang mengatur soal transparansi laporan dana kampanye melalui PKPU.

"Pengaturan soal penyediaan fasilitas pencatatan itu dalam juknis sifatnya adalah kebolehan. Boleh digunakan, boleh tidak," kata Titi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Namun, pihaknya menyoroti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur prinsip kepastian hukum.

"Nah, yang kami minta adalah pengaturan di PKPU karena kami ingin mengikat peserta pemilu untuk patuh, bukan sekadar boleh memanfaatkan (Sidakam), boleh tidak," tutur anggota dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.

Perlu diketahui, Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas menyampaikan tujuh sikap kepada KPU berkenaan dengan aturan LPSDK.

Namun, KPU tidak menindaklanjuti permintaan mereka. Dengan begitu, mereka mendatangi Bawaslu untuk menyampaikan tuntutan serupa.

Adapun tuntutan yang disampaikan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas ialah sebagai berikut:

1. Menuntut KPU menetapkan kewajiban bagi peserta pemilu untuk menyusun dan melaporkan LPSDK pada periode masa kampanye dan sebelum pemungutan suara, sebagaimana telah diterapkan sejak Pemilu 2014.

baca juga

2. Menuntut KPU membuka akses informasi publik atas laporan dana kampanye secaramemadai, termasuk akses terhadap informasi dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dalam format yang mudah diakses, dan membuka akses informasi atas data SIDAKAM tersebut ke publik (Pasal 101).

3. Menuntut KPU untuk memberikan ruang partisipasi publik lebih luas dengan memperpanjang jangka waktu pengaduan masyarakat atas laporan dana kampanye untuk waktu yang memadai, serta menyosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat pemilih.

4. Menuntut KPU dan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi yang memadai atas kebenaran data laporan dana kampanye baik LADK, LPSDK dan LPPDK untuk mencegah risiko manipulasi data dan potensi aliran dana ilegal dari sumber-sumber rawan tindak pidana khususnya korupsi. yang berpotensi merugikan dan mengkriminalisasi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, disabilitas, komunitas adat, dsb) dengan memanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh.

5. Menuntut Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengaturan oleh KPU untuk memastikan terwujudnya pemilu yang berkepastian hukum dan berintegritas. Karenanya, Bawaslu harus segera menerbitkan Rekomendasi kepada KPU untuk segeramenetapkan kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK Pemilu 2024.

6. Mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan rapat tripartit untuk memastikan KPU mengatur kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK, disertai pengawasan oleh Bawaslu.

7. Dalam hal lembaga penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti tuntutan di atas, Kami akan mengambil upaya pelaporan/pengaduan ke DKPP.

Sebelumnya, anggota KPU Idham Holik menjelaskan alasan dihapusnya LPSDK pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penghapusan ini juga dinilai bersinggungan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Menurut Idham, singkatnya masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dicueki KPU, Masyarakat Antikorupsi Satroni Bawaslu untuk Masukkan LPSDK ke PKPU

Dicueki KPU, Masyarakat Antikorupsi Satroni Bawaslu untuk Masukkan LPSDK ke PKPU

News | Senin, 19 Juni 2023 | 14:02 WIB

Sonsong Pemilu 2024, Plh Ketua KPU Bukittinggi Rifa Yanas Minta Jajaran Luruskan Niat

Sonsong Pemilu 2024, Plh Ketua KPU Bukittinggi Rifa Yanas Minta Jajaran Luruskan Niat

Sumbar | Senin, 19 Juni 2023 | 12:31 WIB

Jadi Bacaleg Bermasalah, KPU DKI Tunggu Sikap Aldi Taher 26 Juni Mendatang

Jadi Bacaleg Bermasalah, KPU DKI Tunggu Sikap Aldi Taher 26 Juni Mendatang

News | Minggu, 18 Juni 2023 | 14:05 WIB

KPU Bandar Lampung Temukan Data Ganda Pemilih untuk Pemilu 2024

KPU Bandar Lampung Temukan Data Ganda Pemilih untuk Pemilu 2024

Lampung | Sabtu, 17 Juni 2023 | 14:23 WIB

Berikut Daftar SP3 Kejari Badung, Paling Heboh Kasus Seragam Sekolah

Berikut Daftar SP3 Kejari Badung, Paling Heboh Kasus Seragam Sekolah

Denpasar | Sabtu, 17 Juni 2023 | 08:57 WIB

Disorot BCW, Kepercayaan Terhadap Kejari Badung Menurun

Disorot BCW, Kepercayaan Terhadap Kejari Badung Menurun

Denpasar | Sabtu, 17 Juni 2023 | 07:36 WIB

Tiga Surat Dicuekin KPU, Bawaslu Ogah Mengancam: kalau Tidak Ada Masalah Kenapa Takut?

Tiga Surat Dicuekin KPU, Bawaslu Ogah Mengancam: kalau Tidak Ada Masalah Kenapa Takut?

News | Jum'at, 16 Juni 2023 | 20:37 WIB

Terkini

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 17:20 WIB

Motor Ditabrak Honda City di Dekat Untar, Pengendara 27 Tahun Tewas di Lokasi

Motor Ditabrak Honda City di Dekat Untar, Pengendara 27 Tahun Tewas di Lokasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:19 WIB

Jangan Fokus Besaran Upah, Menaker Minta UMK Bisa Buat Buruh Sejahtera

Jangan Fokus Besaran Upah, Menaker Minta UMK Bisa Buat Buruh Sejahtera

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:12 WIB

Tugu Kunstkring Paleis, Saksi Sejarah Seni di Batavia yang Hangus Dilalap Api

Tugu Kunstkring Paleis, Saksi Sejarah Seni di Batavia yang Hangus Dilalap Api

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:10 WIB

2027 Gaji di Bawah UMP, Perusahaan Didenda Rp2 Miliar: Ini Alur Pengaduan Karyawan, Bisa Lewat HP

2027 Gaji di Bawah UMP, Perusahaan Didenda Rp2 Miliar: Ini Alur Pengaduan Karyawan, Bisa Lewat HP

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 17:03 WIB

Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap

Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:02 WIB

17 Orang Diblacklist OJK Karena Goreng Saham: HOMI, SAMF dan Grup Sinarmas Kena?

17 Orang Diblacklist OJK Karena Goreng Saham: HOMI, SAMF dan Grup Sinarmas Kena?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 16:58 WIB

Polemik Video Ceramah JK, Aktivis Sentil Ade Armando Cs: Negara Bukan Tempat Berbuat Sesuka Hati

Polemik Video Ceramah JK, Aktivis Sentil Ade Armando Cs: Negara Bukan Tempat Berbuat Sesuka Hati

News | Minggu, 22 November 2026 | 16:54 WIB

×