REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Sikap Jokowi saat ini ialah menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
"Ya, hormati hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi usai meninjau Pasar Parungpung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6/2023).
Syahrul Yasin Limpo akhirnya mendatangi Gedung KPK pada Senin (19/6/2023). Ia datang untuk memberikan keterangan mengenai adanya dugaan korupsi di lingkup Kementan.
Awalnya, Syahrul meminta agar pemeriksaan diundur hingga 27 Juni 2023. Namun, KPK meminta Syahrul untuk hadir pada 19 Juni 2023.
Syahrul hadir di KPK setelah pengajuan dirinya untuk pengunduran pemeriksaan hingga 27 Juni 2023 direspons lembaga antirasuah itu dengan permintaan kehadiran untuk pemeriksaan pada 19 Juni 2023.
KPK sebelumnya mengungkapkan telah memeriksa puluhan saksi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan.
![Menteri Pertahanan Syahrul Yasin Limpo (tengah) saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/19/11336-menteri-pertahanan-syahrul-yasin-limpo.jpg)
Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan pihaknya sedang fokus mengumpulkan keterangan para saksi. Setelah seluruh keterangan saksi dinyatakan lengkap tim penyelidik KPK akan menyimpulkan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan proses hukumnya.
"Berikutnya, saya kira kami akan tentukan sikap setelah para pihak yang diundang itu seluruhnya hadir dan cukup kami dapat ambil kesimpulan beberapa hal pada proses-proses penyelidikan," ujar Ali.
Ali juga kembali menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi tersebut ditujukan terhadap dugaan tindak pidana di Kementerian Pertanian, bukan semata tertuju pada Mentan Syahrul Yasin Limpo.
"Saya perlu garisbawahi, di Kementerian Pertanian begitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun paham-nya yang salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri kan begitu, ataupun dikaitkan dengan politik," ujar Ali. [ANTARA]
TERPOPULER
