Suara.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan, menduga penyewaan rumah Down Payment (DP) 0 rupiah sudah lama dilakukan. Hal ini terjadi karena program warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu sepi peminat.
Ia pun menyebut pemilik yang menyewakan rumah DP 0 rupiah itu telah melanggar aturan. Sebab, peruntukan hunian murah itu bukan untuk komersil, melainkan memberikan hunian terjangkau bagi masyarakat.
"Tentunya ini melanggar, karena DP 0 persen itu kan harus kepada warga yang tidak mampu untum memiliki rumah. Kalau kita lihat kekosongannya sudah lama ya," ujar August di kantor DPW PSI DKI, Jumat (23/6/2023).
Kendati demikian, ia tak mau menduga adanya oknum atau keterlibatan pemerintah dalam penyewaan unit rumah DP 0 rupiah ini. Ia meminta adanya penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah ini oleh pihak Inspektorat.
"Makanya kuta minta Inspektorat juga harus turun, jadi kami bukan suuzon kepada dinas perumahan dan oknum di dalam tapi kita harus benar-benar serius dan konfirmasi apakah betul kejadian seperti itu," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyebut PSI berencana memastikan langsung soal adanya penyewaan rumah DP 0 rupiah itu dengan datang langsung ke lokasi. Namun, belum dipastikan kapan sidak itu akan dilakukan.
"Nanti Mungkin kita akan audiensi ke dinas perumahan sambil mempertanyakan keberadaan dari rumah DP 0 persen rusun samawa itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, ramai di medisos tentang adanya pemasaran indekos hunian nyaman dengan harga murah di kawasan Jakarta Timur.
Fasilitas yang ada di dalamnya, terlihat kulkas serta kitchen set lengkap. Selain itu, juga ada balkon mini yang diperuntukkan untuk menjemur.
Baca Juga: Koalisi Perubahan: InsyaAllah Anies Umumkan Cawapres Sepulang Ibadah Haji
Indekos rumah DP 0 persen tersebut juga sudah mendapatkan fasilitas lemari multi-fungsi yang berada di bawah kasur.
Saat kasur disingkirkan, kayu penyanggah tempat tidur dapat memuat sejumlah tumpukan baju. Sementara harga yang di tawarkan untuk bisa menyewa hunian tersebut hanya Rp1 juta.
