Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pengantar pada Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berhati-hati dalam membeli barang-barang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang, ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan kejaksaan karena angkanya saya lihat cukup besar Rp 29,7 triliun, sedangkan kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp 23,5 triliun," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa belanja barang di setiap kementerian dan lembaga pasti akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan.
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 14,9 triliun, sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung sebesar Rp 21,5 triliun.
"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp 21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta memaksimalkan belanja APBN dan APBD tahun 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran.
Selain itu, Presiden meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN. [ANTARA]
