Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi menuangkan segudang arahan bernada sentilan ke sederet menteri kabinetnya. Adapun Kementerian Pertahanan (Kemenhan), BIN, Polri, dan jajaran instansi lainnya menjadi salah satu instansi yang disentil Jokowi.
Arahan sang Presiden tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).
Ingatkan potensi krisis hingga minta politik tak jadi penghambat
Sentilan Jokowi tersebut merupakan responnya terhadap potensi krisis, sehingga ia meminta agar jajaran pejabatnya selalu mengedepankan kepentingan nasional.
"Pertama fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional," kata Jokowi di sidang tersebut.
Sang Presiden juga mengantisipasi pergolakan politik yang terjadi mendekati masa Pilpres dan Pemilu 2024. Ia menuntut kepada jajaran pejabatnya agar tak menjadikan perbedaan kepentingan politik menjadi unsur yang menghambat kinerja mereka.
"Jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat," sentil sang Presiden ke para menterinya.
Jokowi turut meminta kepada para pejabat terkait untuk menjamin stabilitas masyarakat di kala Pemilu agar kondusif.
Sentil pengeluaran Kemenhan
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Minta Dito Ariotedjo Hormati Proses Hukum
Jokowi kemudian mengarahkan perhatiannya ke Kemenhan dan jajaran instansi lain dalam bidang hukum dan HAM terkait dengan belanja yang dikeluarkan.
Sang Presiden dibuat kaget gegara angka belanja Kemenhan bisa mencapai triliunan Rupiah. Sontak, Jokowi meminta kepada Kemenhan agar berhemat dan berhati-hati dalam menggelontorkan uang belanja.
"Paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 T (triliun)," jelas Jokowi.
Sebagai pembanding, pembiayaan untuk jalan, irigasi, dan bendungan berada di angka Rp23,5 triliun, dan angka anggaran instansi yang disebut Jokowi berada di atasnya hingga sekira Rp5 triliun.
"Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan itu di angka 23,5 Triliun," beber Jokowi.
Perbandingan tersebut dilakukan lantaran sang Presiden mengkhawatirkan tak ada lagi anggaran untuk pemliharaan fasilitas yang disebutkan.
