Suara.com - Hacker Bjorka diduga kembali berulah dengan aksi membobol data paspor 34 juta warga negara Indonesia. Data paspor 34 juta dijual dengan harga 10 ribu dolar atau Rp150 juta.
Pihak penjual data paspor dengan nama Bjorka itu mengklaim telah mengumpulkan 34,9 juta data paspor WNI yang ukurannya sekitar 4 GB dalam kondisi terkompres. Simak fakta 34 juta data paspor bocor dan dijual di dark web berikut ini.
1. Data Paspor Bocor
Informasi tentang 34 juta data paspor yang bocor itu disampaikan oleh akun Twitter @secgron pada Rabu (5/7/2023). Data yang dibocorkan meliputi nomor paspor, nama, tanggal berlaku, tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya.
Disebutkan bahwa Bjorka memberi sampel sebanyak 1 juta data. Dalam klaimnya, sang hacker telah mengumpulkan 34,9 juta data paspor WNI dengan ukuran sekitar 4 GB dalam kondisi terkompres. Data dalam format CSV itu dijual seharga 10.000 dollar AS atau sekitar Rp150 juta.
2. Diduga Ulah Bjorka
Sementara itu hacker Bjorka yang muncul kali ini bisa jadi masih Bjorka yang sama ketika menggemparkan dunia di pertengahan tahun 2022 lalu. Identitas Brjorka pun hingga kini belum diklarifikasi.
Detail paspor yang bocor tersebut diunggah ke blogbjork.ai. Bjorka pada tahun 2022 tidak pernah mengungkapkan alamat blog ini lewat Telegram, akun BreachForums atau Twitter.
3. Tanggapan Kemenkominfo
Baca Juga: Semuel Pangerapan Sebut Kebocoran Data Paspor Belum Dapat Dipastikan
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong buka suara mengenai 34 juta data paspor yang diduga bocor. Dia mengatakan bahwa tim yang terdiri dari Kominfo, BSSN dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.
"Hasil sementara ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar," ujar Usman pada Rabu (5/7/2023) malam.
4. Respons Imigrasi
Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim merespon dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online. Silmy mengungkap bahwa server Imigrasi berada di Pusat Data Nasional (PDN).
Server itu dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Server imigrasi di PDN (pusat data nasional) milik Kominfo," ungkap Silmy pada Kamis (6/7/2023).
Layanan PDN yang dimaksud meliputi penyediaan layanan government cloud computing, integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah ke PDN dan sebagainya. Sebanyak 43 kementerian/lembaga, 9 provinsi, 86 kabupaten dan 24 kota menggunakan penyimpanan (cloud) PDN pada tahun 2021 lalu.
