Suara.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih memperhatikan kelompok rentan dalam pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT).
Hal tersebut dinilai perlu dilakukan KPU untuk memastikan kelompok rentan bisa menggunakan hak pilihnya.
Dia menyebut KPU perlu memperhatikan masyarakat adat, warga yang tinggal di apartemen, dan warga tempat-tempat khusus seperti pantisosial dan rutan.
"Meskipun di sisi lain penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb (pindahan) masih dapat menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK), saya kira DPK ini pendekatan personal pemilih," kata perempuan yang karib disapa Mita itu kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
"Maka, untuk pendekatan kelompok masyarakat rentan, seharusnya KPU tetap melakukan serangkaian upaya untuk mengakomodir kelompok-kelompok rentan tersebut agar memiliki TPS khusus atau penambahan TPS," tambah dia.
Perlu diketahui, KPU menetapkan 204.807.222 jiwa sebagai DPT dalam Pemilu 2024. Ketetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).
Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos memerinci bahwa 1.750.474 di antaranya merupakan DPT luar negeri.
"Ada 203.056.748 DPT dalam negeri dan 1.750.474 DPT luar negeri," kata Betty.
Dari 204 juta lebih DPT, sebanyak 102.218.503 merupakan laki-laki dan 102.588.719 perempuan.
Baca Juga: Banyak Warga yang Meninggal Masih Terdaftar di DPT, JPPR: KPU Perlu Lakukan Pendekatan Faktual
"Total laki-laki dan perempuan 204.807.222," imbuhnya.
Untuk 203 juta lebih DPT dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota sedangkan 1,7 juta lebih DPT luar negeri tersebar di 128 negara perwakilan.
"Jumlah kecamatan 7.277, jumlah desa atau kelurahan 83.731, jumlah TPS, TPSLN, KSK, pos 823.220," imbuh Betty.
