Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merelokasi warga yang tinggal di kolong tol Angke II Jelambar, Jakarta Barat. Nantinya, warga yang tinggal di permukiman kumuh itu akan dipindah ke rumah susun sewa atau rusunawa.
Rencana ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum saat ditanya anggota DPRD DKI dalam rapat Komisi D, Selasa (11/7/2023). Retno menyebut pihaknya bakal menyiapkan 52 unit rusunawa untuk warga kolong tol Angke 2.
"Pihak Wali Kota Jakarta Barat sudah berkoordinasi dengan kita kami diminta menyediakan 52 unit rusun," ujar Retno.
Ia menyebut terdapat dua Rusun yang disiapkan untuk warga. Di antaranya adalah Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara dan Rusunawa Tipar Cakung Jakarta Timur.
Sebagai tahapan relokasi, Retno menyebut warga yang tinggal sudah didata lebih dulu oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Warga yang menempati Rusunawa adalah pemilik KTP DKI Jakarta.
"Nanti progresnya saya koordinasikan dulu dengan wali kota ya," ucapnya.
Sebelumnya, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat melakukan pendataan warga yang tinggal di permukiman kolong tol Angke 2 Jelambar, Jakarta Barat. Hasilnya, tercatat ada 108 jiwa yang tinggal di lokasi tersebut.
Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono mengatakan pihak Satpol PP sudah ke lokasi untuk melakukan pendataan. Namun, sejauh ini belum ada tindak lanjut karena masih melakukan perekapan data.
"31 KK (Kepala Keluarga), kalau jiwa kurang lebih 108 jiwa (terdata)," ujar Danur saat dikonfirmasi, Selasa (20/6).
Baca Juga: Dua Orang Luka-luka Kebakaran 5 RT di Tambora, Jakarta Barat
Kebanyakan dari penghuni permukiman itu disebut Danur kebanyakan tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Warga yang tinggal juga bekerja di sektor informal.
"Kalau bangunan kurang lebih 64. Itu data rekap detailnya yah. Kalau penduduk tadi ada 108 jiwa, KTP ada yang DKI dan luar DKI," katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyebut sebagian warga yang tinggal merupakan korban gusuran saat pembangunan Taman Kalojodo, Jakarta Barat. Saat itu, pembangunan dilakukan pada masa kepemimpinan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Ada laporan mereka eks Kalijodo. Cuman itu kan udah lama ya, kayaknya sih keluar masuk situ. Tapi mungkin emang ada yang eks Kalijodo penertiban waktu itu," pungkasnya.
