Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pihak yang sengaja menghalangi penggeledahan terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengurusan barang ekspor impor dengan tersangka Andhi Pramono.
"Dari informasi yang kami terima, saat tim Penyidik KPK berada di lapangan melakukan penggeledahan didapati adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja menghalangi tindakan pro justitia yang sedang berlangsung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).
Upaya penghalangan tersebut diduga terjadi saat tim penyidik KPK menggeledah Kantor PT Fantastik Internasional yang berada di Kota Batam pada Kamis (13/7/2023). Sebelumnya, KPK juga menggeledah kediaman mertua Andhi di Batam pada Rabu (12/7/2023).
Untuk itu, Ali mengingatkan kepada semua pihak bahwa KPK akan memberikan komsekuensi hukum jika ada yang menghalangi proses penyidikan.
"KPK tentu ingatkan bahwa penyidikan perkara ini seluruhnya berpedoman aturan hukum dan apabila benar apa kesengajaan menghalangi kegiatan dimaksud, kami tegas dapat terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Ali.
Diketahui, Andhi Pramono telah resmi ditahan KPK pada Jumat (7/7/2023). Dia dijadikan tersangka gratifikasi senilai Rp 28 miliar.
Dalam perkara ini, Andhi Pramono diduga menyalahgunakan jabatannya sejak 2011-2022 sebagai PPNS sekaligus pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dia diduga berperan sebagai broker, menghubungkan importir mencarikan barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja. Setiap rekomendasi yang disarankannya, dia akan mendapat fee atau bayaran.
Hasil korupsi berupa gratifikasi tersebut, dibelanjakan atau dialihkannya ke rekening orang lain. Karenya Andhi juga dijerat dengan pasal TPPU. KPK menemukan Andhi membeli rumah Rp 20 miliar di Jakarta Selatan dan berlian senilai Rp 652 juta, serta pembelian polis asuransi Rp 1 miliar.
TERPOPULER
