REGIONAL:
Suara.com - Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengakui memang masih ada 15 Kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Salah satu alasannya, karena Pemprov kesulitan mencari lahan untuk pembangunan Puskesmas.
Ani mengatakan, pihaknya memang berencana untuk membangun Puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya. Kendati demikian, perencanaannya masih belum rampung lantaran ketidaksesuaian lahan.
"Banyak kendalanya. Mungkin ada kesulitan lahan, mungkin juga memang diidentifikasi, lahannya terlalu kecil," ujar Ani kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Ani menjelaskan, sebeneranya berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Puskesmas diwajibkan ada di tingkat kecamatan. Namun, Pemprov DKI menambah targetnya jadi di tiap kelurahan.
"Memang kemudian dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena mengingat kepadatan penduduk DKI cukup tinggi," ucapnya.
Karena itu, pihaknya juga sudah memasukan rencana stratefis (renstra) pembangunan Puskesmas di 15 kelurahan secara bertahap. Diperkirakan pengerjaannya secara keseluruhan rampung pada tahun 2026 mendatang.
"Tahapannya dibagi-bagi, karenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan," pungkasnya.
Jadi Sorotan PDIP
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyayangkan layanan Puskesmas masih sulit dijangkau warga Jakarta. Bahkan, masih terdapat 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki Puskesmas.
Keluhan ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Stephanie Octavia saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (24/7/2023). Ia bahkan menyesalkan lantaran sejak 2022 Pemprov DKI tak membangun satupun Puskesmas.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun Puskesmas di Ibukota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," ujar Stephanie.
Stephanie menyebut, kelurahan yang tak memiliki Puskesmas di antaranya adalah Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, dan Gondangdia.
"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI-P juga mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut.
"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar," pungkasnya.
TERPOPULER
