Partai Buruh Desak Pemerintah Beri Perlindungan dan Jaminan Sosial ke Pengemudi Ojol

Suara.com - Partai Buruh mendesak pemerintah memberikan perhatian lebih terutama pada perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi para pengemudi ojek online atau ojol. Desakan itu disampaikan Partai Buruh mengingat banyaknya kerentanan dan tantangan yang baru.

Staf Khusus Departemen Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Muhammad Ridha mengatakan, pengemudi ojol kini menjadi salah satu tumpuan utama untuk menggerakan ekonomi dan bukan hanya sekedar bagian dari transportasi semata.

Menurutnya, banyak para pengemudi ojol kekinian jadi korban, misalnya di Pontianak Ahmad Faisal pengemudi ojol yang ditemukan tak bernyawa di sebuah parit di kawasan kebun kelapa. Kemudian ada Rizki Ramadhan, pengemudi ojol di Malang yang menjadi korban begal, menjadi salah satu bukti bahaya yang kian mengancam.

"Insiden-insiden kekerasan dan pencurian ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan indikasi dari sebuah isu sistemik yang perlu mendapat perhatian segera. Partai Buruh mengadvokasi masyarakat yang menghargai dan menjaga kesejahteraan semua anggotanya, terlepas dari pekerjaan atau status ekonomi mereka," kata Ridha kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Ia mengatakan bahwa negara harus menerapkan peraturan yang komprehensif untuk melindungi pengemudi online dari bahaya. Dalam hal ini negara harus meminta pertanggungjawaban platform transportasi online atas keselamatan para pengemudinya.

"Perusahaan-perusahaan di sektor gig economy harus dipaksa untuk memberikan pelatihan yang tepat, langkah-langkah keamanan, dan sistem pendukung untuk mengurangi risiko dan melindungi para pekerjanya," ungkapnya.

Ridha menekankan, pentingnya membangun jaring pengaman sosial yang kuat untuk pengemudi online. Para pekerja ini sering kali tidak memiliki stabilitas dan tunjangan yang didapat dari pekerjaan tradisional, membuat mereka rentan pada saat krisis.

"Negara harus menjamin akses terhadap layanan kesehatan, tunjangan pengangguran, dan upah yang adil, terlepas dari struktur pekerjaannya. Perlindungan sosial adalah hak asasi manusia, dan semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor gig economy, harus mendapatkannya," tuturnya.

Selain itu, memberdayakan pengemudi online untuk berorganisasi dan melakukan tawar-menawar secara kolektif dalam serikat juga sangat penting.

Pihaknya juga melihat pengemudi atau ojek online tidak dapat dilihat sebagai mitra perusahaan, namun secara tegas harus mulai ditempatkan sebagai pekerja perusahaan.

Terakhir, ia menuturkan, negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi hak-hak dan keselamatan pengemudi online.

"Sebagai Partai Buruh, kami menyerukan pendekatan holistik yang mencakup regulasi yang kuat, jaring pengaman sosial yang komprehensif, dan upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang sistemik," katanya.

"Hanya melalui langkah-langkah transformatif seperti itu kita dapat memastikan bahwa pengemudi online dihormati, dilindungi, dan diberikan martabat yang layak mereka dapatkan sebagai kontributor penting bagi masyarakat dan ekonomi kita," sambungnya.