REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak melanjutkan pembuatan Intermediate Treatment Facility (ITF) disebut tak memberikan dampak pada penganggaran proyek fasilitas pengolahan sampah itu. Sebab, Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp577 miliar yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum dipakai.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin. PMD itu diberikan Pemprov DKI setelah kesepakatan bersama DPRD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
"(PMD) Itu belum kami gunakan, belum sama sekali. Kan proses untuk menjalankan PMD-nya kan ada prosesnya, tidak langsung," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).
Iwan menyebut pihaknya tak mempermasalahkan keputusan untuk tak melanjutkan proyek ITF Sunter. Sebab, pihaknya juga sedari awal hanya menjalankan penugasan yang diberikan Pemprov DKI.
"Kami menjalankan apapun penugasan itu, intinya untuk kebaikan publik Jakarta itu saja, apa yang menjadi arahan apa yang menjadi penugasan itu. Kami wajib untuk mesukseskan memastikan itu bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Lebih lanjut, terkait dengan Komisi C DPRD DKI yang belum puas dengan penjelasan soal pembatalan proyek ITF Sunter, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI akan menyampaikan laporan lebih rinci yang merupakan hasil studi kelayakan alias feasibilty study.
"Kan ada kajian. Kami diminta untuk memperdalam kajiannya seperti apa. Ini disuruh tadi arahnya jelas duduk bareng dengan DLH utk cari solusinya kan," pungkasnya.
Heru Budi sebelumnya menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk membatalkan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Alasannya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak sanggup untuk menjalankan proyek tersebut.
Proyek ITF Sunter ini sempat dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Setelah keputusan Heru ini, proyek ini resmi dibatalkan.
"Iya (ITF Sunter batal). Kami kan enggak sanggup, ya," ujar Heru di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).
Proyek ITF ini ditaksir akan memiliki nilai investasi sebanyak Rp5,2 triliun. Karena biaya yang besar, rencananya Pemprov akan menggandeng pihak swasta.
Namun, Heru menyebut pihaknya akan kesulitan apabila nantinya ITF Sunter beroperasi. Sebab, pihaknya harus membayar biaya pengelolaan sampah atau tipping fee kepada investor sekitar Rp500 ribu per ton olahan sampah dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun.
Diperkirakan jika sudah beroperasi, Pemprov DKI harus mengeluarkan total biaya tipping fee sebesar Rp 36,5 triliun dengan catatan nilai tersebut tidak naik selama kontrak berjalan. Heru menganggap nilai ini terlalu besar untuk dibayarkan.
"Pemda DKI bukannya tidak mau. Konsepnya (ITF Sunter) bagus. Tapi, sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ucap Heru.
Dengan batalnya pembangunan, modal Rp577 miliar ini akan dialokasikan untuk proyek lain yang lebih bermanfaat.
"Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial kebutuhan membangun MRT, kebutuhan membangun infrastruktur LRT, terus membayar cicilan MRT yang sudah jatuh tempo," pungkasnya.
Diketahui, gagasan ITF Sunter sudah ada sejak tahun 2009 di era eks Gubernur DKI Fauzi Bowo. Namun, sampai era Kepala Daerah selanjutnya proyek ini tak kunjung rampung.
Anies sendiri sempat melakukan groundbreaking ITF Sunter pada tahun 2018. Meski demikian, pembangunannya tak kunjung dilakukan.
Proyek ini semakin buntu karena perusahaan pembangkit listrik asal Finlandia, Fortum Power Heat and Oy sebagai investor menarik diri.
Hingga akhirnya, dalam APBD 2023, Pemprov DKI memberikan suntikan modal kepada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp517 miliar untuk mengawali pembangunan ITF Sunter. Pihak Jakpro juga sampai saat ini masih belum membuat kesepakatan dengan investor manapun.
TERPOPULER
