Suara.com - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan usaha komoditi emas periode 2010-2022.
Salah satunya mendalami dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Signature (IGS) serta beberapa perusahaan lainnya menyangkut kegiatan ekspor-impor emas.
Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Haryoko Ari Prabowo menyebut, pendalaman dilakukan untuk mendalami modus-modus yang digunakan dalam upaya menghindari pajak. Seperti adanya dugaan memanipulasi kode Harmonized System atau HS.
"Kasus impor emas ini kami sedang mendalami modus-modus yang mereka lakukan (UBS dan IGS)," kata Prabowo kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).
Prabowo memastikan pihaknya akan memeriksa proses ekspor dan impor yang dilakukan PT UBS dan PT IGS serta perusahaan lain. Termasuk juga menelusuri aliran transaksinya.
"Semuanya akan kami dalami. Termasuk ekspor-impor keluar masuk barang mereka sampai ke transaksi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status perkara tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Prin-14/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.
Tim penyidik mengawali kegiatan penanganan perkara dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat, yaitu Pulo Gadung, Pondok Gede, Cinere, Depok, Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Surabaya, yaitu PT UBS di Tambaksari dan PT IGS di Genteng. Penggeledahan juga dilakukan di Kantor Bea dan Cukai.
Dari hasil penggeledahan, diperoleh dan disita beberapa dokumen penting serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dimaksud.
"Kami sudah melakukan beberapa kali kegiatan pemeriksaan dan seluruh alat bukti, dokumen kemudian barang-barang yang berhasil kami dapatkan sedang dalam dalam proses untuk evaluasi dan pemeriksaan akan kami segera gulirkan," ujar Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung RI Kuntadi kepada wartawan, Senin (15/5/2023) lalu.
