2 dari 5 Hakim Dissenting Opinion soal Hukuman Seumur Hidup Ferdy Sambo, Apa Artinya?

Suara.com - Keringanan hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim Mahkamah Agung kepada tersangka kasus penembakan Brigadir J, Ferdy Sambo ternyata melewati beberapa tahap yang cukup sulit. Dua dari lima hakim ternyata dissenting opinion soal perubahan hukuman mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup.

Dua orang hakim yang melakukan dissenting opinion atau dalam kata lain menolak kasasi Sambo. Kedua hakim ini ialah anggota majelis dua hakim Jupriyadi dan anggota majelis ketiga Desnayeti. Kedua hakim ini pun memberikan suara sebagai penolakan atas permohonan keringanan vonis yang diajukan pihak Sambo.

Namun, dissenting opinion yang diajukan oleh keduanya otomatis tertolak karena ketiga hakim lainnya masih menang suara untuk menerima kasasi Sambo. Hal inilah yang akhirnya membuat pihak MA secara hukum mengubah vonis yang semula hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Lantas, apa itu dissenting opinion dan apa fungsi hukumnya?

Menyandur dari situs pa-marabahan.go.id, dissenting opinion ini didefinisikan sebagai pendapat para hakim yang berbeda secara substansi dengan hakim hakim lainnya dalam suatu putusan yang dikeluarkan secara tertulis. Dissenting opinion ini pun merupakan hak kebebasan hakim yang mengadili suatu perkara dan digunakan saat perkara tersebut diadili oleh lebih dari satu hakim.

Namun, dissenting opinion ini juga diatur dalam undang-undang dan didasari oleh hukum sehingga bersifat independensi dan berdasar.

Hak dissenting opinion ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang Undang. Pasal ini pun ditujukan pada situasi ketika adanya perbedaan pendapat para hakim, sehingga sistem ambil suara terbanyak dilakukan sebagai keputusan hukum yang diambil.

Dissenting opinion di Indonesia sendiri pertama kali digunakan dalam pengadilan niaga, sebelum akhirnya diimplementasikan ke pengadilan lainnya. Proses koordinasi para hakim untuk memutuskan suatu perkara ini pun dilakukan berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum.

Dalam kasus Sambo ini, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebelumnya sudah memvonis Sambo dengan hukuman pidana mati. Namun pihak Sambo akhirnya mengajukan kasasi dengan harapan keringanan hukuman yang akhirnya diproses oleh MA. 

Kontributor : Dea Nabila